Kamis, 24 Jumadil Akhir 1435 / 24 April 2014
find us on : 
  Login |  Register

Police Watch: Bubarkan Geng Motor, Polisi Harus Tegas

Senin, 16 April 2012, 16:58 WIB
Komentar : 1
Antara/Dedhez Anggara
Petugas kepolisian menangkap anggota geng motor (ilustrasi).
Petugas kepolisian menangkap anggota geng motor (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG - Anggota Police Watch Sumatera Barat Nanda Oetama berharap polisi bisa tegas dalam mengatasi masalah geng motor. Keberadaan mereka dinilainya merugikan dan meresahkan masyarakat.. 

Diperlukan tindakan tegas dari kepolisian dengan membubarkan secara paksa geng motor yang keberadaannya ilegal, karena akhir-akhir ini aksi yang mereka lakukan sudah mengarah ke tindak kriminal, kata dia di Padang, Senin.

Ia mengemukakan hal itu menanggapi aksi kekerasan yang dilakukan geng motor di Jakarta yang menyebabkan delapan orang terluka dan satu tewas pada Jumat (13/4).

Menurut Nanda yang juga staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, sebenarnya polisi mengetahui keberadaan geng motor ilegal, namun masih setengah hati untuk menertibkannya.

"Jika polisi tidak tegas, maka persoalan ini akan terus terjadi berkepanjangan dan semakin banyak pihak yang dirugikan akibat ulah mereka," kata dia.

Selain itu, anggota geng motor yang terbukti melakukan tindakan kriminal harus diberikan hukuman yang berat untuk menimbulkan efek jera bagi yang lain, kata dia menambahkan.

Ia menilai, selama ini pihak kepolisian belum serius menuntaskan persoalan geng motor, sehingga pada waktu tertentu sempat hilang namun kemudian muncul lagi.

Karena itu, kehadiran geng motor yang tidak ada manfaatnya bagi masyarakat itu harus dibubarkan sampai ke akar-akarnya, kata dia.

Redaktur : Yudha Manggala P Putra
Sumber : Antara
Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong. ((QS. Al-Baqarah [2]:107))
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
MUI Harapkan PPP Islah
JAKARTA -- Internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) alami perselisihan. Akan hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta PPP untuk segera melakukan Islah. "Pada forum...