Wednesday, 8 Ramadhan 1439 / 23 May 2018

Wednesday, 8 Ramadhan 1439 / 23 May 2018

Alasan Moeldoko Ingin Hidupkan Koopssusgab

Rabu 16 May 2018 17:08 WIB

Red: Ratna Puspita

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) memberikan keterangan pers mengenai Perpres 20/2018 terkait penyederhanaan izin Tenaga Kerja Asing, di kantor KSP, Selasa (24/4).

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) memberikan keterangan pers mengenai Perpres 20/2018 terkait penyederhanaan izin Tenaga Kerja Asing, di kantor KSP, Selasa (24/4).

Foto: Republika/Debbie Sutrisno
Koopssusgab beranggotakan 90 prajurit dari Kopassus, Denjaka AL, dan Paskhas AU.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan panglima TNI yang kini menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko ingin menghidupkan kembali satuan elite TNI Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) dari ketiga angkatan. Hal tersebut untuk menanggulangi tindak kejahatan terorisme.

"Saya sudah laporkan kepada Presiden Joko Widodo kemarin, dan beliau tertarik. Nanti kita akan bicarakan dengan Panglima TNI (Marsekal Hadi Tjahjanto)," kata Moeldoko di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (16/5). 

Koopssusgab TNI pernah dibentuk oleh Moeldoko saat dia menjabat sebagai panglima TNI pada 2015. Satuan elite itu untuk menghadapi persoalan penanggulangan terorisme di Indonesia. 

Koopssusgab terdiri atas 90 prajurit terbaik dari Kopassus, Denjaka AL, dan Paskhas AU. Saat peresmian Koopssusgab tiga tahun lalu, pasukan gabungan tersebut diberi pelatihan dan pembinaan untuk dapat menyusun doktrin dan pemetaan terorisme; sehingga ketika ancaman teror muncul, pasukan tersebut dapat diterjunkan dengan cepat.

Koopssusgab tersebut saat itu disiagakan di wilayah Sentul, Jawa Barat, untuk berlatih dengan status operasi. Dengan demikian, mereka bisa setiap saat diterjunkan dalam proses penanggulangan antiteror.

Namun, Moledoko mengatakan pasukan gabungan tersebut sudah dibekukan, sehingga perlu persetujuan Presiden Joko Widodo untuk menghidupkan kembali. "Sepertinya dibekukan. Perlu lapor lagi ke Presiden," tambah Moeldoko. 

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES