Jumat , 10 November 2017, 18:27 WIB

GMPG Minta KPK Segera Tangkap Setya Novanto

Rep: Umar Mukhtar/ Red: Joko Sadewo
Republika/Singgih Wiryono
Saksi Kasus Korupsi pengadaan KTP-Elektronik, Setya Novanto tersenyum menyalami Jaksa di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Jumat (3/11).
Saksi Kasus Korupsi pengadaan KTP-Elektronik, Setya Novanto tersenyum menyalami Jaksa di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Jumat (3/11).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menangkap Ketua DPR Setya Novanto. Ini agar Novanto tidak bermanuver menghalangi penyidikan.

"Dengan pengalaman sebelumnya kemarin, KPK harus segera bisa menangkap SN (Novanto). Bila perlu jemput paksa. Hal itu perlu dilakukan segera, sebelum SN melakukan banyak lagi manuver menghalang-halangi penyidikan, bisa menghilangkan barang bukti, bahkan menyerang kembali KPK dengan kewenangan yang masih dimilikinya saat ini," kata dalam siaran pers yang diterima, Jumat (10/11).

Doli menyatakan publik harus memberi apresiasi atas keteguhan dan konsistensi KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi. Walaupun khusus dalam mengungkap keterlibatan Novanto, KPK menghadapi jalan berliku dan tantangan yang luar biasa besar.

"KPK secara bertubi-tubi mendapatkan tekanan, hambatan, bahkan pukulan, bukan saja dari SN secara langsung, tetapi juga dengan menggunakan lembaga-lembaga negara seperti DPR, pengadilan, kepolisian, dan bisa jadi yang lain. Pejabat tinggi negara pun ada yang terindikasi kuat melindungi SN," kata Doli.


Dengan ditetapkannya kembali Novanto sebagai tersangka, lanjut Doli, KPK harus lebih solid, konsisten, jujur, cerdas, cerdik, tegas, dan tak mudah "masuk angin". Jangan lagi mau di-akal-akali dengan berbagai alasan untuk mangkir yang bisa menghambat kelancaran proses penegakan hukum.

GMPG berharap pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo dapat menegaskan dukungan penuhnya kepada KPK untuk menuntaskan kasus KTP-El ini. Dukungan yang dimaksud adalah dengan memberi keleluasaan yang penuh kepada KPK untuk bekerja sesuai kewenangannya yang diatur dalam undang-undang.

Selain itu, juga menjamin tidak ada kekuatan apapun, baik oknum ataupun lembaga yang mengatasnamakan pemerintah atau istana, yang bisa intervensi, ikut "cawe-cawe", mempengaruhi putusan untuk melindungi Novanto seperti yang terindikasi sebelumnya.