Jumat , 10 November 2017, 18:06 WIB

Andi Sinulingga Prihatin Novanto Jadi Tersangka Korupsi Lagi

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Budi Raharjo
Republika/Iman Firmansyah
Saksi. Ketua DPR RI Setya Novanto bersaksi dalam sidang kasus korupsi KTP elektronik (KTP-el) dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong  di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11).
Saksi. Ketua DPR RI Setya Novanto bersaksi dalam sidang kasus korupsi KTP elektronik (KTP-el) dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11).

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (KTP-el) pada Jumat (10/11). Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera I Partai Golkar Andi Sinulingga yang dikonfirmasi perihal penetapan Ketua Umum Partai Golkar tersebut mengaku prihatin dengan kabar tersebut.

Novanto sebelumnya juga sempat ditetapkan sebagai tersangka di kasus yang sama, namun status tersebut dibatalkan oleh putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. "Tentu itu pertama prihatin ya (atas penetapan tersangka Novanto kembal)," ujar Andi saat dihubungi wartawan pada Jumat (10/11).

Namun demikian, Andi meminta semua pihak menghormati seluruh proses hukum yang dilakukan KPK. Ia juga meminta Partai Golkar berkonsolidasi segera setelah penetapan Novanto tersebut.  "Kedua kita harus hormati proses hukum, yang ketiga Golkar harus mengkonsolidasi diri," ujar Andi.

Hari ini KPK kembali menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi proyek pengadaan KTP-elektronik (KTP-el). Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah pimpinan dan penyidik mempelajari secara seksama putusan praperadilan yang telah diputus Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan Ceppy Iskandar pada (29/9).

Dari situ, KPK melakukan penyelidikan baru untuk pengembangan perkara KTP-el melalui proses penyelidikan dengan meminta keterangan sejumlah pihak dan mengumpulkan bukti yang relevan. "Pada (31/10) KPK menerbitkan sprindik atas nama tersangka SN. SN disangka melangar pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1," kata Saut di Gedung KPK Jakarta, Jumat (10/11).

Novanto yang pada saat proyek KTP-el bergulir menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014 bersama dengan Anang Direktur PT Quadra Solution Sugiana Sudiharja, pengusaha Andi Agustinus dan dua pejabat Kemendagri Irman, dan Sugiahrto, diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendri atau korporasi atau orang lain menyalahgunakan jabatan atau kewenangan dan kedudukan  yang mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai paket pengadaan senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

Saut pun menjelaskan proses penetapan tersangka terhadap Ketum Golkar tersebut. Sebelumnya, dalam penyelidikan, KPK sudah mengirimkan permintaan keterangan saksi terhadap Novanto sebanyak dua kali yakni (13/10) dan (18/10), namun yang bersangkutan tidak hadir lantaran sedang dalam tugas kedinasan.

Penyidik, sambung Saut, juga melakukan proses pemeriksaan terhadap beberapa saksi  pada tahap penyidikan dengan unsur anggota DPR swasta, pejabat Kemendagri. Setelah proses penyelidikan dan ada bukti permulaan yang cukup, kemudian pimpinan KPK, penyelidik, melakukan gelar perkara pada (28/10) dan mengeluarkan SPDP pada (31/10).

"Sebagai pemenuhan hak tersangka, KPK telah mengantar surat pada (3/11) perihal SPDP diantar ke rumah SN di wijaya Kebayoran baru pada sore hari," jelas Saut.