Senin, 6 Ramadhan 1439 / 21 Mei 2018

Senin, 6 Ramadhan 1439 / 21 Mei 2018

Kuasa Hukum Terdakwa Kasus KTP-El: Putusan Terlalu Berat

Kamis 20 Juli 2017 20:29 WIB

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Andri Saubani

Terdakwa kasus pengadaan KTP elektronik (KTP-el) Irman (kiri) dan Sugiharto (kanan) menunggu waktu persidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (20/7).

Terdakwa kasus pengadaan KTP elektronik (KTP-el) Irman (kiri) dan Sugiharto (kanan) menunggu waktu persidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (20/7).

Foto: Antara/Muhammad Adimaja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kuasa Hukum dari dua terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (KTP-el), Susilo Aribowo menilai, putusan yang dijatuhkan kepada mantan direktur jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irman dan mantan direktur Pengelola Informasi Ditjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto terlalu berat. Irman dihukum tujuh tahun penjara, sementara Sugiharto lima tahun penjara. ‎

Selain hukuman penjara, majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada kedua terdakwa. "Mengenai putusan tadi cukup berat ya karena ternyata majelis hakim mengkonfirmasi apa yang dituntut oleh jaksa. Terdakwa satu tujuh tahun kemudian terdakwa dua lima tahun. Walau di satu sisi mengenai uang pengganti juga sesuai dengan yang kami minta di pembelaan," kata Susilo usai persidangan di Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (20/7).

Baca juga, Terdakwa Kasus KTP-El Minta tak Dihukum Bayar Uang Pengganti.

Namun, sambung Susilo, mengenai hukuman penjara tujuh tahun menurutnya cukup berat . "Haarapan kami seharusnya kurang dari tujuh maupun lima tahun," ucapnya. Selain itu, menurut Susilo, terdapat pula fakta yang tidak terungkap di persidangan. "Misalnya soal kelanjutan pemberian uang kepada Miryam, kemudian pemberian uang kepada Markus Nari. Itu tidak ada ending (akhir) apa yag terjadi," ujar Susilo, menambahkan.

Susilo pun mempertanyakan pertimbangan majelis hakim yang tidak menggunakan berita acara pemeriksaan (BAP) Miryam di persidangan. "Justru itu menjadi petanyaan saya. Pemberian pada bu Miryam dan pak Markus kelanjutannya seperti apa. Itu tidak ada dalam pertimbangan putusan. Kami akan berpikir ke situ," terangnya.

Baca juga, Terdakwa Kasus KTP-El Dihukum 7 Tahun dan 5 Tahun Penjara.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES