Kamis , 13 Juli 2017, 17:23 WIB

Azyumardi: Radikalisme Harus Masuk Amandemen UU Terorisme

Rep: Binti Sholikah/ Red: Ratna Puspita
Republika/Binti Sholikah
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Azyumardi Azra menjadi pembicara dalam acara The 5th Meeting of Asian Islamic Universities Association (AIUA) di UIN Sunan Ampel Surabaya, Kamis (13/7). Konferensi tersebut salah satunya membahas mengenai upaya menyelesaikan masalah radikalisme.
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Azyumardi Azra menjadi pembicara dalam acara The 5th Meeting of Asian Islamic Universities Association (AIUA) di UIN Sunan Ampel Surabaya, Kamis (13/7). Konferensi tersebut salah satunya membahas mengenai upaya menyelesaikan masalah radikalisme.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra mendukung pembahasan amandemen Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dia pun mendorong agar penanganan radikalisme masuk dalam revisi aturan tersebut.

Azyumardi menerangkan amandemen UU Terorisme harus mencakup penanganan radikalisme dari awal mulai diketahui tanda-tandanya. Strategi lainnya, pemerintah bisa melakukan penahanan orang-orang yang pulang setelah mengikuti kelompok radikal seperti ISIS.

"Penahanan maksudnya dikasih training lagi, deradikalisasi, kalau tidak mereka bisa kambuhan. Pada saat yang sama paspornya dicabut misalnya lima tahun," kata Azyumardi ketika menjadi pembicara di International Conference on The Role of Islamic Universities Against Violence and Terrorism digelar di Gedung Twin Tower UIN Sunan Ampel Surabaya, Kamis (13/7).

Profesor bidang Sejarah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut berpendapat, harus ada penegakan hukum lebih tegas untuk melawan radikalisme. Dia meminta hukuman yang diberikan tidak hanya linier, misalnya satu atau dua tahun penjara, namun harus hukuman maksimal agar menimbulkan efek jera kepada warga yang terlibat dengan gerakan radikalisme.

Strategi ini tidak hanya melibatkan institusi domestik melainkan juga global. Dia juga mendorong ada kerja sama yang lebih erat antara aparat penegak hukum, baik domestik maupun internasional. Sebab, dia menerangkan, radikalisme bersama terorisme sudah menjadi isu internasional.

Azyumardi menyampaikan masyarakat harus mengembangkan sikap anti-terorisme di semua level. Salah satunya melalui program deradikalisasi secara komprehensif.

Selain itu, Azyumardi meminta pemerintah memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat. Salah satu caranya menciptakan lapangan pekerjaan. Sebab, latar belakang pelaku teroris di beberapa wilayah berasal dari kalangan tidak mampu.

Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya Abd Ala mengatakan UIN Sunan Ampel telah memiliki program untuk melawan kekerasan dan radikalisme. Menurut dia, salah satu karakteristik UIN Sunan Ampel memang memgembangkan Islam Indonesia. "Otomatis memang Islam yang toleran yang sesuai alam Indonesia," ujar dia.

Abd Ala menambahkan, saat ini UIN Sunan Ampel juga sedang menggelar workshop untuk para dosen bertema pengembangan penalaran Islam Indonesia. Islam Indonesia yang dimaksud dalam arti yang toleran yang sesuai dengan karakteristik Indonesia.

"Di dalam kurikulum juga ada, seperti civic educationbagaimana dialog antaragama, pancasila, seperti itu sudah kami kembangkan. Makanya menjadi penting universitas supaya ada dialog antara ilmu-ilmu agama dan umum. Jadi pendekatan sosiologis tidak bisa dimaknai secara tekstual saja," kata dia menerangkan.

Konferensi internasional ini merupakan acara puncak The 5th Meeting of Asian Islamic Universities Association (AIUA) yang berlangsung mulai Rabu (12/7) kemarin hingga Jumat (14/7) besok. Dalam pertemuan ini, UIN Sunan Ampel Surabaya beserta 73 perguruan tinggi Islam di Asia membahas mengenai upaya perlawanan terhadap kekerasan dan terorisme.