Kamis , 20 April 2017, 15:34 WIB

JPU Bantah Ada Intimidasi di Balik Tuntutan Ahok

Rep: Dian Fath Risalah / Red: Angga Indrawan
Republika/Raisan Al Farisi
Terdakwa kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tiba untuk mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (20/4).
Terdakwa kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tiba untuk mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (20/4).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Jaksa Penuntut Umum Ali Mukartono mengungkapkan dipilihnya dakwaan alternatif pasal 156 KUHP lantaran dianggap lebih terbukti dalam fakta persidangan. Ali menampik bila digunakannya pasal alternatif lantaran adanya keraguan dan intimidasi politis dari berbagai pihak.

"Enggak ada (tekanan politik), kami kalau memuaskan semua pihak tidak bisa. Kami punya pertimbangan sendiri, independen," tegas Ali usai persidangan di Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (20/4). 

Ali menerangkan dari dua dakwaan alternatif, JPU memilih alternatif kedua, karena adanya beberapa barang bukti di persidangan yang dianggap sebagai dasar terdakwa mengucapkan kalimat tersebut.

"Antara lain buku yang dibuat yang bersangkutan  (Merubah Indonesia) pak Ahok diterima sebagai fakta hukum. Di buku itu dijelaskan kalau yang dimaksud adalah si pengguna surat Al Maidah. Si elite politik istilah beliau bukan surat Al Maidah. Kalau demikian maksud beliau maka ini masuk kategori umat Islam. Penggunaan  itu siapa? Golongan umat Islam. Maka tuntutan Jaksa memberikan di alternatif kedua," terang Ali.

Ihwal tuntutan satu tahun penjara dengan dua tahun percobaan karena adanya pertimbangan meringankan dan memberatkan yang dinilai JPU terhadap terdakwa selama jalannya persidangan. "Pertimbangan hal memberatkan dan meringankan. Sudah disampaikan memberatkan apa meringankan apa. Tapi jangan dikatakan ringan atau tidak, itu relatif," ucapnya.