REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Achmad Basarah mendesak Polri mencari aktor intelektual di balik penyerangan terhadap umat Islam di Tolikara Papua saat Hari Raya Idul Fitri. Hal ini agar tidak ada pihak yang memperkeruh situasi dan kondisi sosial politik di tanah Papua.
"Polri harus segera mencari aktor intelektual penyerangan tersebut dan memprosesnya secara hukum," kata Basarah saat dihubungi Republika, Ahad (19/7).
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP ini menyesalkan kinerja intelejen di Papua. Menurut Basarah insiden tersebut tidak perlu terjadi jika aparat intelejen di kepolisian dan BIN mengantisipasi serangan itu. Sebab beberapa hari sebelum kejadian telah ada surat edaran yang berisi larangan bagi umat Islam melaksanakan shalat Idul Fitri.
"Sangat saya sesalkan upaya provokasi dari sekelompok orang di Tolikara Papua yg menodai hari raya suci bagi umat Islam," ujarnya.
Sekarang, kata Basarah, aparat kepolisian, pemerintahan, ormas keagamaan, dan organisasi adat harus bersikap bijak dan hati-hati. Sebab bukan tidak munking serangan itu bermotif menciptakan kerusuhan sosial dengan tujuan melepaskan Papua dari bagian NKRI.
Basarah mengatakan dalam sistem negara Pancasila pemerintah wajib menjamin kebebasan umat beragama untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Jaminan itu juga terdapat dalam konstitusi UUD 1945. Apalagi, imbuhnya, shalat Idul Fitri adalah ibadah shalat yang hanya dilakukan umat Islam setahun sekali.
"Seharusnya ummat beragama lain memberikan toleransi bagi umat Islam untukk merayakan kemenangannya setelah berpuasa dan berjuang melawan hawa nafsu selama satu bulan penuh," jelasnya.
Basarah berharap umat Islam tidak terprovakasi dan mampu menahan diri. Menurutnya Muslim harus menunjukan kebesaran jiwa dengan memaafkan orang-orang yang menyakiti mereka.
"Bulan Syawal adalah bulan baik, mari kita maafkan dan doakan semoga saudara-saudara kita di Papua yang khilaf karena menyerang saudara sebangsa setanah air," ujar Basarah.
