REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo menilai pemerintah tidak konsisten dalam mewujudkan swasembada 11 komoditas pangan sebagaimana yang menjadi program Nawacita Presiden Jokowi. Ia menuturkan, salah satu bukti pemerintah tidak konsisten membangun swasembada pangan ialah banyaknya lahan produktif yang dialihfungsikan menjadi lahan pemukiman dan industri. Lahan pertanian dinilai tidak lagi menjadi prioritas.

“Swasembada pangan adalah program pemerintah yang digadang sejak awal. Namun, sampai saat ini, 3 tahun pemerintahan Jokowi, swasembada pangan belum juga terwujud. Parahnya, beberapa waktu lalu kita harus impor garam,” kata Bambang Haryo, saat beraudiensi dengan 450 perwakilan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Gresik-Lamongan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/10).

Menurutnya, seharusnya pemerintah mencontoh Belanda yang memiliki luas lahan pertanian terbatas, namun mampu mencukupi kebutuhan pangan rakyatnya. “Jadi, ini harus betul-betul dijalankan tata ruangnya. Tidak dilakukan perubahan-perubahan, seperti di Belanda, ada daerah yang hanya berjarak 15 km dari ibukota namun tetap dipertahankan untuk lahan pertanian dan peternakan demi kepentingan pangan,” kata dia.

Di sisi lain, ia melanjutkan, pemerintah masih saja selalu beriorientasi pada impor pangan. Disaat petani mau panen, selalu saja muncul kebijakan impor. “Nah, ini yang harus dihindari agar petani tetap melakukan usahanya di bidang pertanian dan mengusahakan pertaniannya menjadi komoditi yang swasembada,” kata politikus dapil Jawa Timur I ini.

Hal ini semakin parah lantaran SDM di bidang pertanian tidak dibina dan seolah dibiarkan beralih ke profesi lain. Turut hadir Wakil Ketua Komisi IV Viva Yoga, Anggota Komisi IV Endro Hermono Anggota Komisi VII Harry Poernomo dan Anggota Komisi VI Khilmi.