Kamis, 26 Safar 1436 / 18 Desember 2014
find us on : 
  Login |  Register

Penghentian Gaji Akil Tunggu Putusan Majelis Kehormatan

Kamis, 10 Oktober 2013, 21:00 WIB
Komentar : 0
Adhi Wicaksono/Republika
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif Akil Mochtar sebelum melakukan tes urine di Gedung KPK, Jakarta, Ahad (6/10).
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif Akil Mochtar sebelum melakukan tes urine di Gedung KPK, Jakarta, Ahad (6/10).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Janedjri M Gaffar, mengharapkan putusan Majelis Kehormatan MK atas status Akil Mochtar dapat dilakukan secepatnya. Ini agar sekaligus menghentikan pembayaran gaji terhadap yang bersangkutan.

"Kita mengharapkan putusan dalam waktu dekat, as soon as possible, sehingga pembayaran gaji (Akil Mochtar) bisa dihentikan," kata Janedjri kepada wartawan di Gedung MK, Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan gaji hakim konstitusi dibayarkan pada awal bulan berikutnya. Contohnya, gaji hakim konstitusi bulan September akan dibayarkan pada awal Oktober.

"Sedangkan Pak Akil Mochtar ditangkap KPK pada tanggal 3 Oktober 2013. Artinya, gaji bulan September sudah dibayar,'' katanya.

''Gaji yang Oktober ini dibayarkan November,'' kata Janedjri. ''Makanya, kita harapkan putusan Majelis Kehormatan bisa dikeluarkan secepatnya agar bisa dihentikan (pembayaran gaji).''

Berdasarkan informasi, gaji hakim konstitusi adalah sekitar Rp 100 juta. Ketua Majelis Kehormatan MK, Harjono, telah menyampaikan bahwa target persidangan kode etik untuk menentukan status kode etik Akil Mochtar paling lambat 90 hari.

Redaktur : Didi Purwadi
Sumber : Antara
Hati-hatilah terhadap dusta. Sesungguhnya dusta membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa kepada neraka. Selama seorang dusta dan selalu memilih dusta dia tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta (pembohong)((HR. Bukhari))
FOTO TERKAIT:
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
Ratusan WNI Gabung ISIS, BNPT Sulit Lakukan Pendataan, Mengapa?
JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia (BNPT) memperkirakan ratusan warga negara Indonesia (WNI) telah bergabung dengan kelompok ISIS di Suriah dan Irak. Namun...

Berita Lainnya

PPATK Telusuri Transaksi Keuangan Istri dan Sopir Akil

Pakar: Koruptor Itu Penderita Sakit Jiwa