Sabtu, 19 Jumadil Akhir 1435 / 19 April 2014
find us on : 
  Login |  Register

Jaksa Minta Peninjauan Status Tahanan Terdakwa

Selasa, 13 Agustus 2013, 21:35 WIB
Komentar : 0
IST
Terdakwa kasus pemalsuan dokumen PT Kertas Blabak, Suganto Abo
Terdakwa kasus pemalsuan dokumen PT Kertas Blabak, Suganto Abo

REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA -- Gara-gara pabrik kertas tidak berjalan, Jaksa penuntut umum kasus pemalsuan dokumen PT Kertas Blabak dengan terdakwa Suganto Abo, meminta status tahanan kota terdakwa ditinjau kembali.

Jaksa menilai saat terdakwa ditahan, pabrik kertas yang mempekerjakan 600 orang berjalan sebagaimana mestinya. Namun, saat status tahanan berubah menjadi tahanan kota, pada 5 Agustus 2013,  pabrik dikunci dan para pegawai pun dilarang bekerja oleh terdakwa.

Persidangan kasus ini berlangsung di Pengadilan Negeri Mungkid, Magelang Selasa (13/8). Sidang dipimpin Hakim Ketua Suharno SH MA dihadiri seorang saksi dari empat orang yang diundang jaksa.

Sidang didahului penyerahan surat dari JPU kepada Hakim Ketua yang langsung membacakan surat dan foto-foto sebagai bukti atas aksi pemasangan spanduk dan penyegelan gudang pabrik. Namun, terdakwa yang kini menjadi tahanan kota membantah terlibat dalam aksi-aksi tersebut yang dikaitkan dengan dirinya. “Saya sedang di rumah sakit, dan tidak terlibat aksi tersebut. Itu fitnah,” katanya, menjawab pertanyaan Hakim Ketua.

Suganto diduga melanggar pasal 266 ayat 1 KUHP sehingga terancam 7 tahun penjara. Suganto memegang kendali manajemen PT Kertas Blabak mulai 16 April 2012. Ia ditahan Mabes Polri sejak 16 Juni 2013. Ia dilaporkan oleh Direktur Utama PT Kertas Blabak ke Mabes Polri atas dugaan melakukan pemalsuan akta otentik PT Kertas Blabak.

Barang siapa yang memerhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Dan barangsiapa yang menutupi kejelekan orang lain maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. ((HR Bukhari-Muslim))
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

Berita Lainnya

Asosiasi Seluler Dunia Surati SBY Soal Kasus IM2

Punya Banyak Mobil, Djoko Susilo Sengaja Hindari Pajak Progresif