Selasa, 28 Zulqaidah 1435 / 23 September 2014
find us on : 
  Login |  Register

Terkait Calon Kapolri, Komisi III Tunggu Presiden

Rabu, 24 Juli 2013, 12:33 WIB
Komentar : -1
antara
Gede Pasek Suardika
Gede Pasek Suardika

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi III DPR belum menyiapkan jadwal uji kelayakan dan kepatutan bagi calon kapolri pengganti Jendral Timur Pradopo. "Tidak ada, belum," kata Ketua Komisi III DPR, Gede Pasek Suardika ketika dihubungi wartawan, Rabu (24/7).

Pasek menyatakan, uji kelayakan dan kepatutan bagi calon kapolri masih harus menunggu keputusan presiden. Apabila presiden sudah memiliki usulan nama calon kapolri baru DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan. "Tunggu usulan presiden," ujarnya.

Presiden memiliki kewenangan mengusulkan jumlah calon Kapolri ke DPR. Jumlahnya kata Pasek bisa satu orang atau lebih. Namun, biasanya presiden hanya mengusulkan satu orang calon kapolri. "Bisa satu. Boleh juga lebih. Lebih baik satu saja," katanya.

Komisi III tidak memberikan batas waktu kepada presiden dalam menetapkan calon kapolri. Sebab itu merupakan kewenangan presiden. Dia juga menyatakan, Komisi III belum memiliki nama favorit calon kapolri. "Terserah presiden, dong," ujarnya.

Reporter : Muhammad Akbar Wijaya
Redaktur : Mansyur Faqih
Tidak ada pezina yang di saat berzina dalam keadaan beriman. Tidak ada pencuri ketika mencuri dalam keadaan beriman. Begitu pula tidak ada peminum arak di saat meminum dalam keadaan beriman.(HR Muslim)
FOTO TERKAIT:
VIDEO TERKAIT:
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

Berita Lainnya

Jadi Calon Kapolri, Kapolda Bali Lapor Kekayaan ke KPK