REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa hukum Anas Urbaningrum, Firman Wijaya menuding ada unsur politis dalam pemeriksaan kliennya sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek simulator SIM. Tudingan ini langsung dibantah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"KPK panggil Anas sebagai saksi bukan politis. Dia dimintai keterangan yang perlu kita klarifikasi yang perlu kita dengar dari Anas," kata juru bicara KPK, Johan Budi SP di Jakarta, Jumat (15/3).
Johan mengakui surat panggilan pemeriksaan Anas memang dalam kapasitasnya sebagai mantan ketua umum Partai Demokrat. Namun untuk pemeriksaannya seputar tugas Anas sebagai anggota DPR saat itu.
Ia membantah jika KPK dikatakan berpolitik. Karena KPK selalu melihat kasus dari segi hukumnya.
"Jadi KPK tidak berpolitik, KPK lihat dari sisi hukum. Saya kira nggak ada kaitannya dengan partai," papar dia.
Johan pun mengatakan KPK tetap menghormati jawaban Anas di dalam pemeriksaan. Termasuk jawaban yang membantah terlibat dalam kasus simulator SIM.
"Kita hormati pendapat orang, itu haknya setiap saksi. Saya tidak tahu materi yang dibutuhkan penyidik terkait Anas," tegasnya.
Berita Lainnya
