REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak cepat dengan memeriksa tiga anggota Komisi III DPR yang disebut-sebut Muhammad Nazaruddin diduga terlibat kasus Simulator SIM. Langkah cepat tersebut mendapat apresiasi dari Indonesia Police Watch (IPW).
Hal itu diungkapkan Ketua IPW, Neta S Pane, dalam pesan singkatnya kepada ROL, Jumat (1/3). Pemeriksaan cepat itu, menunjukkan KPK makin serius dalam menangani kasus-kasus dugaan korupsi, terutama yang menyangkut para politisi di Senayan, Jakarta.
"Hal ini penting dilakukan agar ada terapi kejut sehingga tidak ada lagi anggota DPR yang 'cawe-cawe' dalam proyek-proyek pengadaan, terutama di lingkungan kepolisian," ungkapnya.
Lebih jauh, ia mengatakan, IPW berharap pemeriksaan tersebut menjadi pintu masuk bagi KPK untuk menelusuri dan mengusut proyek-proyek pengadaan di Polri agar terhindari dari mark up dan keterlibatan mafia proyek. Karena, menurut Neta, saat ini ada lima mafia proyek yang bercokol di Polri.
"Mereka tengah mengincer proyek Pemanfaatan Optimalisasi Untuk Penguatan Sarana Prasarana Polri (POUPSP)2013 senilai Rp 1,8 triliuin," bebernya.
KPK, diharapkan Neta, dapat bekerja profesional dan tidak mengabaikan kesaksian Nazaruddin. Sebab Nazaruddin sendiri dipanggil KPK untuk dimintai kesaksian dalam proyek pengadaan di Polri, khususnya proyek Simulator SIM.
"Dari penelusuran IPW saat ini ada lima mafia proyek yang berkuasa di Polri, yakni TS, MA, R, S dan M," ungkapnya.
Ia mengatakan, meski sempat di-black list dan bermasalah, mereka tetap saja mendapat keistimewaan dalam proyek POUPSP 2013. Akibat dikuasai mafia proyek, barang-barang yang akan dibeli Polri harganya jadi gila-gilaan.
"Kuda misalnya Rp 468 juta per ekor, anjing Rp 150 juta per ekor, laptop Rp 28 juta per unit, eksternal disk Rp 7 juta per unit, dan kamera poket Rp 8 juta," jelasnya.
Karena itu, Neta meminta KPK mencermati manuver-manuver yang dilakukan mafia proyek tersebut. Sehingga Nazaruddin menjadi sangat penting.
"Jika ditemukan bukti-bukti bahwa ketiga anggota DPR tersebut terlihat dalam poyek simulator SIM, KPK jangan takut menahan dan menyita rumah mereka, seperti apa yang dilakukan KPK terhadap Irjen Pol Djoko Susilo. IPW berharap KPK membuka kasus Simulator ini dengan terang benderang," katanya menegaskan.
Berita Lainnya
