REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Police Watch (IPW) mendesak kepolisian membenahi sistem pengawasaan pada proyek-proyek pengadaan menyusul adanya kasus simulator SIM. Selama ini, cukup banyak proyek-proyek pengadaan tersebut yang dinilai bersifat mubazir dan rawan korupsi.
Ketua Presidium IPW, Neta S. Pane menilai Inspektur Pengawas Umum (Irwasum) dan Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri seakan tidak berdaya untuk mengawasi, apalagi mempersoalkan proyek-proyek mubazir itu hingga ke pengadilan.
Memperingati Hari Anti-Korupsi 2012 Ahad (9/12), IPW mencatat ada tiga proyek besar yang mubazir di Polri. Pertama, Proyek Pusat Latihan Polri di Cikeas senilai Rp 1,6 triliun. Kedua, proyek Disaster Recovery Center (DRC) di Lembang, Jawa Barat senilai Rp 139 miliar yang tidak berfungsi maksimal.
Proyek DRC tersebut dinilai seharusnya dijadikan sebagai tempat pengumpulan data (pusat data). Faktanya polres-polres dan polda-polda tak kunjung mau mengirimkan data-data ke DRC. Sehingga, DRC menjadi proyek sia-sia. "Bahkan Kapolri tak kunjung meresmikannya," ujar Pane kepada pers.
Proyek ketiga yang dinilai mubazir adalah mobil surveiland Intalkam pada 2010. Semula, banyak jenderal yang menolak tapi tetap diadakan. Sejak dibeli dari Jerman, mobil ini tidak bisa dioperasionalkan dengan maksimal. "Sekarang nongkrong di Mabes Polri dan tidak bisa mengirim data apa pun," ungkapnya.
Selain itu, IPW berharap, KPK mulai mencermati tiga proyek pengadaan di Polri. Pertama, proyek HT (handy talky) 2013 senilai Rp 300 miliar untuk Polres se-Indonesia. Kedua, pengadaan HT untuk Korlantas Polri senilai Rp 60 miliar. Ketiga, proyek Police Backborn 2011 senilai 100 juta dolar AS dan pada 2012 senilai 75 juta dolar AS.
Selama ini, kata Pane, Presiden selalu menyatakan jajaran pemerintah harus melakukan penghematan dan proyek-proyek alutsista harus mengedepankn produk-produk industri dalam negeri. "Tapi faktanya Polri tetap saja mengedepankan barang-barang dari luar negeri yang akhirnya tidak terpakai, seperti proyek DRC di Lembang," ungkapnya.
Lantaran hal itu, Pane mengatakan di Hari Anti-Korupsi 2012, IPW mendesak KPK bersikap agresif membersihkan dugaan korupsi di Polri. "Polri harus diselamatkan dari aksi-aksi korupsi agar menjadi sapu bersih sebagai hulu penegakan hukum di negeri ini," tegasnya.
