Ahad , 14 October 2012, 18:45 WIB

PBNU dan LDII Sepakat Atasi Radikalisme

Red: Hafidz Muftisany
Antara/Jessica Wuysang
Ketua PBNU, KH Said Aqil Siradj (kiri).
Ketua PBNU, KH Said Aqil Siradj (kiri).

REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG-- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) sepakat menanggulangi radikalisme dan terorisme demi menjaga tegaknya NKRI.

"Kita semua ini bersaudara, harus bersatu," kata Ketua Umum PBNU K.H. Said Aqil Sirajd, usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PBNU dan DPP LDII, di Kantor DPW LDII Jawa Tengah, Semarang, Ahad (14/10).

Kesepakatan PBNU-LDII itu tertuang dalam nota kesepahaman yang butir-butirnya, meliputi bidang dakwah deradikalisasi, pendidikan, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, kedaulatan pangan, dan menjaga tegaknya NKRI.   

Kerja sama bidang dakwah deradikalisasi dalam pelaksanaannya akan ditindaklanjuti melalui bidang organisasi masing-masing, yakni Lembaga Dakwah NU dan Koordinasi Bidang Pendidikan Agama dan Dakwah DPP LDII.
 
"Kita memasuki era globalisasi yang sangat keras, kita harus bersatu. NU juga sudah menjalin kerja sama dengan ormas-ormas lain, seperti Syarikat Islam, kali ini dengan LDII. Insya Allah dengan yang lain juga," katanya.
 
Sementara itu, Ketua Umum DPP LDII K.H. Abdullah Syam menyatakan sangat setuju dengan upaya deradikalisasi untuk menanggulangi gerakan-gerakan radikalisme, sebab dalam konsep Islam sesungguhnya tidak ada radikalisme.

Ia mengakui berkembangnya gerakan radikalisme merupakan masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia yang tidak bisa ditanggulangi secara sendiri-sendiri sehingga memerlukan kerja sama antarberbagai pihak terkait.

"Untuk menanggulangi itu (radikalisme) tentunya perlu adanya suatu proses dakwah. Namun, tentunya kami tidak bisa sendiri sehingga digagas kerja sama dengan pihak terkait, termasuk dengan NU," katanya.

Nantinya, kata Abdullah, langkah-langkah kerja sama tersebut akan disosialisaikan hingga ke elemen masyarakat bawah, sampai tingkat kecamatan dan desa sehingga bisa diimplementasikan secara menyeluruh.