Tuesday, 7 Rabiul Akhir 1436 / 27 January 2015
find us on : 
  Login |  Register

Pembuatan Hukum Syariah Bukan Wewenang MA

Friday, 28 September 2012, 23:32 WIB
Komentar : 2
M.Syakir/dok.Republika
Gedung Mahkamah Agung
Gedung Mahkamah Agung

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Mahkamah Agung tak memiliki kewenangan membuat sebuah peraturan terkait hukum syariah. Ketentuan itu ditegaskan   Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA), Ridwan Mansyur,

Menurut dia, pembuatan peraturan adalah hukum acara, sehingga harus diketik lewat undang-undang (UU)."Itu DPR yang bisa," kata Ridwan kepada Republika, Jumat (28/9).

Kecuali, lanjut dia, aturan yang menyangkut pembebasan seseorang. Pihaknya dapat mengerluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma), seperti Perma anak di bawah umur atau Perma batasan denda.

Saat ini, pihaknya mengakui belum adanya peraturan khusus yang mengatur soal penahanan terhadap terdakwa pelaku pelanggar hukum Islam. Namun, aturan mengenai hukuman, seperti cambuk sudah ada. Karena itu, aturan masih mengikuti perangkat hukum dalam KUHAP.

Menurut Ridwan, saat ini seharusnya memang terdapat UU yang secara spesifik mengatur persoalan hukum syariah. Sebab itu, pengajuan pengadaan haruslah melalui mekanisme formal, yakni dengan meminta pembuat undang-undang.

Reporter : Ahmad Reza Safitri
Redaktur : Ajeng Ritzki Pitakasari
Tidak ada pezina yang di saat berzina dalam keadaan beriman. Tidak ada pencuri ketika mencuri dalam keadaan beriman. Begitu pula tidak ada peminum arak di saat meminum dalam keadaan beriman.(HR Muslim)
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
 Bibit Samad: Kasus BG Sudah Ada Sejak Zaman Saya
JAKARTA -- Mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Riyanto, mengakui kasus Budi Gunawan (BG) sudah ada sejak zamannya memimpin. Meski...