Kamis, 24 Jumadil Akhir 1435 / 24 April 2014
find us on : 
  Login |  Register

Polri-KPI Perpanjang MoU Penegakan Hukum Penyiaran

Rabu, 12 September 2012, 22:48 WIB
Komentar : 0
KPI
KPI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Polri memperkuat kerja sama dengan memperpanjang nota kesepahaman (MoU) yang telah habis masa berlakunya. Penandatangan dilakukan pada Rabu (12/9) di Markas Besar Polri, Jakarta.

Nota kesepahaman berisi kerja sama penyelenggaraan penegakan hukum, bantuan teknis, pendidikan dan pelatihan di bidang penyiaran. Komisioner KPI Pusat Bidang Kelembagaan, Idy Muzayyad, mengatakan nota kesepahaman tersebut menyangkut hal yang lebih luas dari sekedar penegakan hukum pidana bidang penyiaran.

Ia menambahkan penandatangan nota kesepahaman tidak bermaksud mengekang kebebasan pers dan menakuti insan pers dengan tindakan pemidanaan. "Justru dengan kesepahaman ini, penegakan hukum penyiaran, menempatkan KPi sebagai leading sector dan ada koordinasi yang sinergi antara kedua pihak," ujar Idy.

Dengan nota kesepahaman ini masing-masing pihak akan melakukan penindakan hukum penyiaran sesuai dengan wewenangnya dan saling berkoordinasi. Dalam jangka waktu maksimal tiga bulan sejak penandatanganan ini harus sudah dibuat pedoman kerja dan tim pelaksana.

Nota kesepahaman ini sekaligus menjadi acuan bagi KPI Daerah dan Kapolda di daerah untuk melakukan hal serupa.  "Kita berharap kerja sama yang sudah terbangun ini terus berlanjut," ujar Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Anang Iskandar.

Reporter : Ani Nursalikah
Redaktur : Dewi Mardiani
Sesungguhnya Kami telah mengutus (Muhammad) dengan kebenaran; sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta (pertanggungjawaban) tentang penghuni-penghuni neraka. ((QS.Al-Baqarah [2]:119))
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
MUI Harapkan PPP Islah
JAKARTA -- Internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) alami perselisihan. Akan hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta PPP untuk segera melakukan Islah. "Pada forum...