REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –- Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Djoko Suyanto, menyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengambil sikap terkait kisruh kewenangan KPK-Polri. Dengan syarat telah ada pertemuan diantara kedua lembaga hukum tersebut. Hal ini, kata dia, didorong pula oleh desakan agar Presiden SBY turun tangan.
“Saya diutus untuk menjalin pertemuan dengan mereka. Presiden menunggu pertemuan itu. Hasilnya akan dilaporkan ke beliau dan beliau akan ambil sikap,” katanya saat ditemui usai rapat koordinasi (rakor) bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kantor pusat PT Pertamina, Selasa (7/8).
Ia sendiri sudah bertemu dan memediasi kedua lembaga itu. Pertemuan antara KPK dan Polri sudah diagendakan. Hanya saja, ia belum mengetahui hasil dari pertemuan itu. “Yang penting, mereka berdua berjanji untuk bertemu. Itu yang kita tunggu, hasilnya belum tahu,” katanya.
Pihaknya menginginkan agar hasil pertemuan itu nantinya dipublikasikan kepada publik. Kalau perlu, lanjutnya, hasil pertemuan ditulis, ditandatangani dan disampaikan bersama-sama agar tidak terjadi beda persepsi terhadap hasil pertemuan itu.
Tak hanya soal itu, Djoko pun meminta agar publik fokus pada upaya penanganan korupsi yang dilakukan oleh KPK dan Polri dalam kasus simulator SIM, bukan justru teralihkan dengan kisruh kewenangan kedua lembaga tersebut. Menurutnya, kedua lembaga hukum itu sudah sepakat kasus simulator SIM itu terindikasi tindak pidana korupsi.
