Senin, 27 Zulqaidah 1435 / 22 September 2014
find us on : 
  Login |  Register

KPK Periksa Anas, Hari Ini

Rabu, 27 Juni 2012, 08:32 WIB
Komentar : 1
Reno Esnir/Antara
Jubir KPK Johan Budi
Jubir KPK Johan Budi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, hari ini bakal dimintai keterangan seputar proyek pembangunan Pusat Olahraga Hambalang di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi ini akan mengorek informasi seputar keterlibatan Anas. Pemeriksaan ini nantinya akan berkembang kepada pemeriksaan dan penyelidikan di lapangan.

"Hari ini kita akan periksa," jelas Jubir KPK, Johan Budi, saat dihubungi, Rabu (27/6). Pemeriksaan Anas sudah direncanakan KPK sejak beberapa hari lalu. KPK sudah melayangkan surat pemeriksaan sejak Senin 25 Juni. Anas dinilai sebagai orang yang perlu dimintai keterangan terkait proyek tersebut. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan Ketua Umum Partai Demokrat ini dalam pembangunan proyek tersebut.

Peneliti Korupsi Politik ICW, Abdoellah Dahlan, menyatakan langkah KPK memeriksa Anas Urbaningrum harus didasari hasil investigasi yang kuat. Paling awal, jelasnya, KPK harus membuka gerak-gerik Anas ketika memimpin Fraksi Demokrat di DPR.

"Ketika itu jelas Anas mengetahui pembahasan mengenai pembangunan Hambalang," jelas Abdoellah. Dis inilah KPK harus mampu membuktikan bahwa Anas terlibat, terlepas apakah Anas terjun langsung atau melalui bantuan kaki tangannya. Abdoellah menilai KPK harus mampu membuktikan itu semua.

Dia menyatakan KPK harus mampu menemukan bukti konkret yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tanpa itu, jelasnya, KPK akan kesulitan mengungkap keterlibatan Anas.

Reporter : Erdy Nasrul
Redaktur : Dewi Mardiani
Demi Allah, kami tidak akan mengangkat seorang pun yang meminta sebagai pemimpin atas tugas ini dan tidak juga seorang yang berambisi memperolehnya.(HR Muslim )
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
Gadai SK, Jadi Cerminan Masalah RUU Pilkada?
 MAKASSAR -- Belakangan ini banyak anggota DPRD terpilih yang menggadaikan SK. Terkaiy hal tersebut pakar komunikasi politik Effendi Gazali menilai itu sebuah hal...