Jumat, 11 Sya'ban 1439 / 27 April 2018

Jumat, 11 Sya'ban 1439 / 27 April 2018

Gedung KPK Butuh Dana Rp 225 Miliar

Senin 25 Juni 2012 16:29 WIB

Rep: muhamad hafil/ Red: Taufik Rachman

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Foto: Republika/ Tahta Aidilla

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serius untuk mewujudkan rencana pembangunan gedung baru. Bahkan, lahan pembangunan gedung baru KPK sudah tesedia.

Menurut Wakil Ketua KPK, dana yang dibutuhkan dan sudah diajukan  untuk pembangunan gedung sebesar Rp 225 miliar. Pembangunan akan dilakukan secara bertahap yaitu Rp 61 miliar per tahun.

Lahan gedung yang dibutuhkan seluas 8 ribu meter persegi. Rencananya, gedung itu akan dibangun di Kelurahan Guntur, Kecamatan Setia Budi, Kuningan, Jakarta Selatan.

"Rencana pembangunan gedung baru KPK sudah diinformasikan ke pihak Kementerian Pekerjaan Umum, terkait persetujuan luasnya. Sedangkan MenPAN setuju mengenai sumber dyaa dan Menkeu soal sumber dana. Dari tiga rekomendasi itu, makanya kita ajukan ke DPR," kata Bambang saat dihubungi, Senin (25/6).

Bambang menjelaskan, KPK perlu gedung baru yang sesuai kapasitas dan kinerja sumber daya manusia (SDM) yang ada. Hingga kini, pengajuan itu masih diberi tanda bintang oleh Komisi III DPR. Tanda bintang biasanya diberikan karena ada suatu masalah, sehingga tidak bisa diajukan ke tingkat lebih tinggi, yaitu ke Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Sementara itu, pada hari ini  Senin (25/6), , DPP Persatuan Pedagang Kaki Lima Indonesia (PPKLI) memberikan dukungan awal terkait niat KPK untuk membangun gedung baru. Mereka bersama denga  54 juta PJL lainnya akan menghimpun dana untuk pembangunan gedung tersebut.   

Sebagai dukungan awal DPP PPKLI menyerahkan uang senilai Rp 1 juta.  Terkait sumbangan itu,  Bambang mengatakan pihaknya harus mengkaji terlebih dahulu. Jangan sampai sumbangan itu berdampak buruk bagi KPK ke depannya.  "Makanya kita juga meminta pendapat dari pemerintah terkait sumbangan ini," kata Bambang.

 

Sama seperti Bambang, Penasehat KPK Abdullah Hehamahua mengatakan, KPK akan membicarakan terlebih dahulu dengan pihak-pihak terkait mengenai proses dan prosedur partisipasi masyarakat.  "KPK itu kan lembaga negara, dibiayai oleh APBN. Semua yang dikeluarkan KPK harus budgeter," katanya.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES