Rabu, 23 Jumadil Akhir 1435 / 23 April 2014
find us on : 
  Login |  Register

Anas 'Tersandra Hambalang', KPK Diminta Percepat Penyidikan

Kamis, 21 Juni 2012, 08:23 WIB
Komentar : 2
 Bangunan proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/5). (Edwin Dwi Putranto/Republika)
Bangunan proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/5). (Edwin Dwi Putranto/Republika)

REPUBLIKA.CO.ID, WANGIWANGI, SULTRA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diminta mempercepat proses penyidikan kasus proyek Hambalang sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam proyek itu bisa segera terungkap, demikian dikemukakan fungsionaris DPP Partai Demokrat yang juga anggota DPR RI Umar Arsal, Rabu.

"Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum disebut-sebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang itu. Karena itu kita harapkan KPK segera mencari bukti-bukti keterlibatan Anas, sehingga Ketua Umum Demokrat itu tidak terus menerus tersandra dengan kasus itu," kata Umar Arsal.

Menurut Umar, lambatnya KPK menyidik dan mencari bukti pihak-pihak yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang telah membuat Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaning menjadi korban penghakiman opini publik.

Seolah-olah ujarnya, Anas Ketua Umum Partai Demokrat sudah terbukti terlibat dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah nama polisiti partai Demokrat. Padahal sampai sejauh ini, bukti-bukti keterlibat Anas dalam proyek itu, tidak ditemukan.

"Dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang itu, belum ada satu alat bukti pun yang mengindikasikan keterlibat Anas, namun publik sudah menghakimi Anas, seolah dia (Anas-red) benar-benar terlibat dalam kasus itu," katanya.

Bahkan opini publik menyebutkan bahwa uang dari korupsi proyek Hambalang itu digunakan Anas dalam pemenangan dirinya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat pada Kongres Partai Demokrat di Bandung, Jawa Barat. "Kongers Partai Demokrat di Bandung berlangsung bulan Mei 2010, sedangkan uang proyek Hambalang senilai Rp 150 miliar baru cair bulan September 2010. Jadi, sangat tidak masuk akal Anas terlibat dalam kasus itu," katanya.

Lebih tidak masuk akal lagi, jelas Umar, saat memperebutkan Ketua Umum Partai Demokrat yang menjadi salah satu kompetitor Anas adalah Andi Malarangeng, Menteri Pemuda dan Olahraga yang notabenenya sebagai pihak yang bertanggung jawab dengan proyek Hambalang.

"Bagaimana mungkin Kementerian Pemuda dan Olahraga di bawah kendali Andi Malarangeng bisa mengeluarkan uang kepada Anas yang akan menjadi pesaing menterinya dalam memprebutkan kursi Ketua umum Partai Demokrat. Apalagi saat itu uang proyek itu belum cair, kan aneh itu," katanya.

Maka dari itu, ujar Umar, secepatnya KPK merampungkan penyidikan dan pengungkapan alat bukti yang mengidikasikan keterlibat berbagai pihak, sehingga pihak-pihak yang disebut-sebut ikut terlibat, tidak tersandra dalam pusaran penghakiman opini publik secara terus menerus.

"Kasus ini tidak hanya merugikan Anas secara pribadi, melainkan juga sangat merugikan Partai Demokrat. Terbukti, citra Partai Demokrat dalam persepsi publik menurut hasil survey terus menurun," katanya.

Redaktur : Hazliansyah
Sumber : Antara
Anas Ra, pembantu rumah tangga Nabi Saw berkata, “ Aku membantu rumah tangga Nabi Saw sepuluh tahun lamanya, dan belum pernah Beliau mengeluh “Ah” terhadapku dan belum pernah Beliau menegur “kenapa kamu lakukan ini atau kenapa tidak kau lakukan ini.((HR. Ahmad))
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar
  halim jou Sabtu, 23 Juni 2012, 20:36
Bukan sesuatu yang mustahil di negeri ini soal fee dibayar di muka. Di proyek swasta saja biasa terjadi apalagi pada proyek pemerintah. Jadi jangan menggiring dan membodohi masyarakat untuk mengikuti alur pemikiran yang seolah-olah tidak logis.