Minggu, 26 Zulqaidah 1435 / 21 September 2014
find us on : 
  Login |  Register

Gugat UU Migas, Kedudukan Hukum Muhammadiyah Dipertanyakan

Kamis, 24 Mei 2012, 14:38 WIB
Komentar : 0
Antara
Ketua Hakim Konstitusi memimpin sidang pengujian materi undang-undang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta
Ketua Hakim Konstitusi memimpin sidang pengujian materi undang-undang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mempertanyakan kedudukan hukum (legal standing) para pemohon, yakni Pimpinan Pusat Muhammadiyah dkk terkait gugatan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Hal itu diungkapkan Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Evita Legowo, saat membacakan keterangan dalam sidang Pengujian UU Migas, di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (24/5).

"Kedudukan pemohon harus dipertanyakan, apakah sudah tepat," ujarnya. Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan perihal kerugian konstitusional para pemohon yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual. Menurut Evita, pemerintah selaku termohon tidak melihat adanya alasan lain yang diajukan oleh pemohon, yakni terkait pertimbangan uji materi UU Migas.

Karena itu, pemerintah menganggap para pemohon, yakni sebanyak 32 tokoh dan 10 ormas keagamaan, antara lain Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, mantan Ketua MUI Amidhan, mantan Ketua PB NU Achmad Hasyim Muzadi, mantan Menakertrans Fahmi Idris, dan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Prof Komaruddin Hidayat tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki legal standing. "Jadi MK harus menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)," ujar Evita.

Sebelumnya, PP Muhammadiyah bersama sejumlah ormas dan unsur perseorangan mengajukan uji materiil UU Migas ke MK, karena menilai sepuluh pasal terakhir dalam UU tersebut merugikan negara. Karena itu, UU Migas harus diubah, terutama menyangkut pasal yang menyatakan kewenangan pengelolaan kontrak BP Migas diperbaiki.

Reporter : Ahmad Reza Safitri
Redaktur : Dewi Mardiani
Janganlah kalian membenci ayah-ayah kalian. Barang siapa yang membenci ayahnya berarti ia kafir.(HR Muslim)
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
Gadai SK, Jadi Cerminan Masalah RUU Pilkada?
 MAKASSAR -- Belakangan ini banyak anggota DPRD terpilih yang menggadaikan SK. Terkaiy hal tersebut pakar komunikasi politik Effendi Gazali menilai itu sebuah hal...