Friday, 30 Zulhijjah 1435 / 24 October 2014
find us on : 
  Login |  Register

Johan Budi: DPR Berhak Jadikan KPK Seperti Apa

Wednesday, 18 April 2012, 14:09 WIB
Komentar : 0
Edwin Dwi Putranto/Republika
Gedung KPK
Gedung KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi III DPR RI mengusulkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadikan lembaga permanen. Rencana itu disambut KPK dengan 'pasrah'. Juru bicara KPK mengatakan, rencana itu adalah hak DPR dan pemerintah.

"Tergantung pemerintah sama DPR mau menjadikan KPK seperti apa. Kita kan hanya pelaksana undang-undang," kata Johan Budi saat dihubungi Republika, Rabu (18/4).

Tapi, Johan mengingatkan, berdasarkan UU/30/2002 tentang KPK, lembaga pimpinan Abraham Samad itu merupakan lembaga yang permanen dan resmi. Dalam UU tersebut tidak disebutkan apakah KPK akan berubah bentuk atau tidak, ataupun batas waktu KPK dijadikan sebagai sebuah lembaga penegak hukum.

"Nah makanya, harus ditanya sama yang melemparkan wacana ini, apa definisi lembaga permanen itu," sebut Johan.

sebelumnya Komisi III DPR mengusulkan agar KPK dijadikan lembaga permanen. Artinya, KPK fokus memberantas korupsi mulai dari yang terkecil hingga terbesar. Sedangkan Polri dan Kejaksaan, tidak perlu lagi menangani kasus korupsi.

Reporter : Muhammad Hafil
Redaktur : Karta Raharja Ucu
Rasulullah saw. bersabda: Janganlah engkau berdusta mengatasnamakan aku, karena sesungguhnya orang yang berdusta atas namaku, maka ia akan masuk neraka.(HR. Muslim)
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
Pengamat AS: Jokowi Perlu Bentuk Pemerintahan yang Profesional
Hiruk pikuk transisi demokrasi telah usai, kini pasangan Jokowi-JK resmi menjadi pemimpin negara dan mengemban amanah rakyat. Namun menurut sejumlah pengamat, Presiden Jokowi...