Sabtu, 25 Zulqaidah 1435 / 20 September 2014
find us on : 
  Login |  Register

Polda NTB Bantah Akan Ada Penangkapan Warga Bima

Senin, 30 Januari 2012, 10:30 WIB
Komentar : 0
Antara/Riyat
Warga melintas di samping bangunan KPUD Bima yang dibakar massa saat terjadi aksi ribuan pengunjuk-rasa menduduki kantor Bupati Bima, Kabupaten Bima, NTB, Kamis (26/1).
Warga melintas di samping bangunan KPUD Bima yang dibakar massa saat terjadi aksi ribuan pengunjuk-rasa menduduki kantor Bupati Bima, Kabupaten Bima, NTB, Kamis (26/1).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Situasi Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) masih mencekam saat ini. Hal itu terjadi setelah aksi unjuk rasa yang berujung pada pembakaran kantor Bupati dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bima serta pembebasan sebanyak 52 tahanan di Rutan Raba, pada Jumat (27/1). Apalagi tersiar kabar, Polda NTB akan menangkapi warga yang terlibat dalam aksi unjuk rasa tersebut.

Polda NTB membantah kabar tersebut, karena polisi akan fokus pada penanganan dan penyelesaian masalah di Bima. "Itu tidak benar, kita ingin situasi tetap kondusif," kata Kepala Bidang Humas Polda NTB, AKBP Sukarman Husein yang dihubungi, Senin (30/1).

Namun saat ditanya mengenai sekitar 10 orang provokator dalam aksi massa yang berujung anarkis, ia enggan menjawabnya dengan dalih sedang melakukan rapat di Mapolda NTB. Ia pun meminta untuk menghubunginya kembali.

Sebelumnya, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Boy Rafli Amar mengungkapkan ada provokator yang mendalangi aksi massa sekitar 10 ribu untuk melakukan pembakaran dan pembebasan sebanyak 52 tahanan pada Jumat). Provokator tersebut diperkirakan berjumlah 10 orang dan masih didalami identitasnya untuk dilakukan penangkapan.

 

Reporter : Bilal Ramadhan
Redaktur : Dewi Mardiani
Sebaik-baik menjenguk orang sakit adalah berdiri sebentar (tidak berlama-lama) dan ta'ziah (melayat ke rumah duka) cukup sekali saja.((HR. Ad-Dailami))
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
Gadai SK, Jadi Cerminan Masalah RUU Pilkada?
 MAKASSAR -- Belakangan ini banyak anggota DPRD terpilih yang menggadaikan SK. Terkaiy hal tersebut pakar komunikasi politik Effendi Gazali menilai itu sebuah hal...