Saturday, 8 Muharram 1436 / 01 November 2014
find us on : 
  Login |  Register

Kontras: Segera Lakukan Moratorium Eksploitasi Sumber Daya Alam

Monday, 26 December 2011, 09:34 WIB
Komentar : 1

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menyesalkan aksi pembubaran dan penembakan warga Bima, Nusa Tenggara Barat oleh aparat kepolisian. Oleh karena itu, Kontras pun meminta Pemerintah segera menyusun moratorium eksploitasi sumber daya alam.

Menurut Koordinator Kontras, Haris Azhar, kabinet Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)  harus segera membuat moratorium tersebut. Hal ini menurut dia untuk mencegah terjadi konflik-konflik sengketa lahan di kemudian hari. Selanjutnya, pemerintah juga harus melakukan evaluasi kebijakan pertanahan yang menjadi sumber sengketa lahan.

Evaluasi ini, ucap dia, dilakukan agar pemerintah bisa segera menyusun Undang-Undang Agraria yang pro rakyat. Kemudian yang jauh lebih penting, tutur dia, seluruh pihak yang terlibat, mulai dari bupati hingga kapolres harus segera dibawa ke ranah hukum.

Azhar mensinyalir ada kolusi antara aparat serta Pemerintah Daerah dengan perusahaan yang terkait kasus tersebut. Hal ini karena Pemerintah Kabupaten Bima, menerbitkan SK 188 tentang Eksplorasi Pertambangan Emas di Kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu. Namun, SK itu hanya mengizinkan perusahaan tertentu menambang emas dan menganggap pertambangan tradisional sebagai hal yang melawan hukum.

Azhar yakin, dengan menggeret seluruh pihak yang terlibat, maka akan menjadi solusi penegakan hukum di Indonesia. Sekaligus solusi agar tidak terjadi lagi kasus serupa di Tanah Air. "Cuma saya nggak yakin SBY menyelesaikan ini," ujarnya, Ahad (25/12). "Karena aparat dan perangkat Pemda yang terlibat adalah bawahan SBY sendiri."


Reporter : Ichsan Emrald Alamsyah
Redaktur : Chairul Akhmad
Pulanglah pada istrimu, bila engkau tergoda seorang wanita (HR Muslim)
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
Ini Pembahasan Presiden Rwanda dan Ketua DPD RI
JAKARTA --  Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman kedatangan Presiden Rwanda, Paul Kagame di Komplek Parlemen Senayan, Jumat (31/10). Ada beberapa hal...