Saturday, 25 Zulqaidah 1435 / 20 September 2014
find us on : 
  Login |  Register

Meski Bertentangan dengan KUHP, Kontitusi Atur Pengecualian Untuk Pemberlakukan Surut

Monday, 05 December 2011, 14:26 WIB
Komentar : 1

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemberlakuan surut dalam Undang-Undang Perampasan Aset dinilai sesuai dengan konstitusi. Meski  bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, RUU PA bisa mendapatkan pengecualian demi asas kepentingan publik yang lebih besar.

"Bisa dikecualikan seperti yang diatur dalam konstitusi,"ujar Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Febridiansyah, saat dihubungi di Jakarta, Senin (5/12). Menurutnya, pengecualian tersebut termaktub dalam Pasal 28 huruf J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.

Yakni dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin
pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan
yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Febri menjelaskan pembatasan tersebut bisa ditafsirkan sebagai pengecualian untuk pemberlakuan surut suatu Undang-Undang demi kepentingan publik yang lebih besar. Febri pun menyarankan agar asas pemberlakuan surut bisa dicantumkan dalam naskah akademik Undang-Undang tersebut. "Bisa dalam penjelasan Undang-Undang,"ungkapnya.

Febri mengusulkan agar tidak ada pembatasan waktu dalam pemberlakuan surut. Hal tersebut, ujarnya, agar RUU itu bisa berjalan dengan efektif sehingga harta hasil tindak pidana korupsi di masa lalu bisa masuk dalam kas negara.

Meski demikian, Febri menjelaskan agar Undang-Undang ini pun mengatur skala prioritas tentang kasus-kasus apa saja yang nantinya akan diburu usai pengesahan RUU tersebut. "Apakah BLBI atau harta mantan presiden Soeharto bisa diatur disitu,"jelasnya.

Reporter : A.Syalaby Ichsan
Redaktur : taufik rachman
Seorang wanita masuk neraka karena mengikat seekor kucing tanpa memberinya makanan atau melepaskannya mencari makan dari serangga tanah((HR. Bukhari))
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
Gadai SK, Jadi Cerminan Masalah RUU Pilkada?
 MAKASSAR -- Belakangan ini banyak anggota DPRD terpilih yang menggadaikan SK. Terkaiy hal tersebut pakar komunikasi politik Effendi Gazali menilai itu sebuah hal...