REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA--Pemerintah Provinsi DIY banyak menerima tawaran dari investor asing untuk merealisasikan pembangunan bandara di Kulonprogo. Namun Pemprov DIY menerapkan kehati-hatian dalam menentukan investor yang masuk sehingga sampai sekarang belum ada yang pada tahap kesepakatan.
'''Kami baru saja ke BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Pusat untuk melakukan konsultasi tentang investor yang masuk karena banyak yang menawarkan diri untuk membangun bandara. Sehingga kita harus hati-hati dan harus screening betul,''' kata Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan, Bayudono, di Yogyakarta, Jumat (15/10).
Menurut dia, pembangunan bandara di Kulonprogo dilaksanakan paling lambat 2020 mendatang. ''Tapi kalau ternyata sebelum itu, katakanlah tahun 2015 sudah ada investor yang siap untuk membangun, ya silakan saja,'' sergah dia.
Beberapa waktu lalu Pemprov DIY sempat menerima tawaran dari manajemen investasi Cheko, tapi sejauh ini belum ada perkembangan lebih lanjut. ''Hal ini dikarenakan kami harus hati-hati terhadap tawaran semacam itu. Sebab itu sifatnya broker. Jangan sampai kita kecele,'' jelas dia.
Lebih lanjut Bayudono mengatakan dalam konsultasi Pemprov DIY dengan BKPM, Pemprov DIY meminta agar proyek pembangunan bandara didanai oleh Pusat. ''Hal ini mengingat bandara sifatnya sangat strategis. Apalagi posisi DIY yang berada di tengah Indonesia juga sangat strategis. Harapannya bandara Kulonprogo nantinya bisa menjadi pusat penerbangan ke berbagai tujuan. Sehingga dari DIY bisa ke mana-mana,'' ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
