REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Kondisi Bandara Fatmawati di Bengkulu saat ini memprihatinkan dan tertinggal jauh dari bandara provinsi lain. Padahal, potensi ekonomi dan jalur evakuasi dan distribusi barang saat bencana sangat diperlukan.
"Bandara di Bengkulu jauh tertinggal, pemerintah pusat segera bantu demi ekonomi dan jalur evakuasi dan distribusikalau terjadi bencana," kata Gubernur Bengkulu, Junaidi Hamsyah saat berkunjung ke Bandar Lampung, Kamis (21/3).
Menurut dia, saat ini kondisi Bandara Fatmawati Soekarno, di mana tempat ibu Negara dilahirkan, kondisinya sangat memprihatinkan dari daerah lain di Sumatra. Padahal, kata dia, Presiden SBY pada pembukaan MTQ 2010, berjanji akan membantu pengembangan bandara kebanggaan masyarakat Bengkulu.
Ia mendesak pemerintah pusat secepatnya mengalihkan pengelolaan Bandara Fatmawati Soekarno dari Kementerian Perhubungan kepada PT Angkasa Pura (AP) II. Hingga saat ini di Sumatera, tinggal Provinsi Lampung dan Bengkulu yang belum diserahkan pengelolaannya ke AP II.
Pemprov Bengkulu, pada tahun ini telah menerima anggaran proyek pengembangan Bandara Fatmawati sebesar Rp 103 miliar dari APBN Perubahan tahun 2012. "Dari APBN P kami sudah terima bantuan untuk bandara sebesar Rp 103 miliar," katanya.
Pengembangan bandara ini untuk memperpanjang dan memperluas landasan pacu agar bisa didarati pesawat boing. Saat ini, runway (landasan pacu) Bandara Fatmawati masih tersedia 2.250 meter runway.
Pemprov akan menargetkan memperpanjang lagi menjadi 3.000 meter, agar pesawat besar dapat mendarat di sini. Saat ini, perkembangan Bandara Fatmawati Bengkulu masih dikelola Kementrian Perhubungan, dan belum dialihkan ke PT AP II.
"Hanya dua provinsi bandaranya yang masih dikelola Perhubungan,Bengkulu dan Lampung," ujarnya.
Saat ini, lanjut Junaidi, baru Sriwijaya Air yang melayani rute penerbangan Jakarta-Bengkulu tiga kali, dan awal bulan Citilink dan Garuda juga akan membuka rute penerbangan Jakarta-Bengkulu.
