Sabtu, 28 Safar 1436 / 20 Desember 2014
find us on : 
  Login |  Register

Pemekaran Papua Timbulkan Persoalan Baru

Selasa, 26 Februari 2013, 17:59 WIB
Komentar : 0
Antara/Anang Budiono
Sejumlah prajurit TNI memapah rekan mereka yang menjadi korban penembakan dan penyergapan kelompok sipil bersenjata setibanya di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Ahad (24/2).
Sejumlah prajurit TNI memapah rekan mereka yang menjadi korban penembakan dan penyergapan kelompok sipil bersenjata setibanya di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Ahad (24/2).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Papua, Lukas Enembe mendukung moratorium pemekaran provinsi maupun kabupaten/ kota di Papua. Saat ini, sebanyak 29 kabupaten/ kota di Papua, dan di Papua Barat ada 13 kabupaten/ kota.

Menurut Lukas, pemakaran wilayah di Papua tidak membuat kondisi membaik. Kalau Papua dipaksakan untuk dimekarkan, ia menilai hal itu hanya sebuah kebohongan. Itu lantaran sumber daya manusia di sana belum siap kalau terbentuk pemerintahan baru.

Dia mencontohkan, untuk memenuhi kebutuhan pemerintah kabupaten saja belum siap, apalagi jika sampai terbentuk provinsi baru.

Alhasil, sambungnya, tidak sedikit, seperti pegawai negeri sipil (PNS) golongan II dipaksa menjadi kepala dinas. Sehingga, tidak ada pertumbuhan ekonomi dan investasi, serta layanan publik tidak berjalan.

"Kalau didatangkan orang luar Papua untuk mengisi pos jabatan di daerah pemekaran, nanti malah menimbulkan persoalan baru," kata Lukas dalam diskusi Pemekaran Wilayah Papua di Jakarta, Selasa (26/2).

Hadir sebagai pemateri Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan dan Otonomi Daerah, Felix Wanggai, pakar militer Universitas Pertahanan, Salim Said, dan anggota DPR dari Papua, Paskalis Kossay.

Karena itu, ia mengusulkan agar pemerintah pusat memberinya kesempatan untuk menata kabupaten/ kota lebih dulu, bukan dengan membuat provinsi baru. Lukas menyebut, persoalan sosial di Papua lebih rumit kalau dimekarkan.

Kalau keamanan terganggu dan pemerintah pusat menambah penempatan tentara, maka persoalannya semakin kompleks. "Selesaikan Papua dengan hati, bukan dengan cara lain. Kalau tidak ada ketulusan, kondisinya akan seperti itu terus," katanya mengingatkan.

Salah satu ancaman pemekaran, menurut Lukas, adalah terhapusnya beberapa suku pedalaman yang tercerai-berai karena berpisah tempat tinggal. Dari 250 suku di Papua, sedikitnya 10 suku terancam punah karena penduduknya tinggal 300.

"Kalau ada kabupaten yang dimekarkan lagi, bisa jadi suku itu akan lenyap," kata Lukas menegaskan.

Reporter : Erik Purnama Putra
Redaktur : Djibril Muhammad
Rasulullah SAW melarang membunuh hewan dengan mengurungnya dan membiarkannya mati karena lapar dan haus.((HR. Muslim))
FOTO TERKAIT:
VIDEO TERKAIT:
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
Upaya Pembunuhan Kim Jong Un, Film Ini Batal Putar
WASHINGTON DC -- Sony Pictures diperkirakan rugi sekitar 100 juta dolar karena batalnya pemutaran film "The Interview" akibat ancaman serangan ke bioskop-bioskop yang...

Berita Lainnya

Badai Tropis di Bali, Warga Enggan Keluar

Pelabuhan Gilimanuk Waspada Gelombang Tinggi