REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman dinilai kurang responsif dalam menindaklanjuti keluhan warga mengenai akses jalan di kawasan Lereng Merapi.
Pasalnya, kondisi jalan lingkungan di beberapa desa wilayah tersebut masih dalam keadaan rusak.
Ketua RT 4, Dusun Srunen, Glagaharjo Nyoto Sutoyo mengatakan, kondisi jalan menuju kantor Kecematan Cangkringan masih menghambat akses warga. Belum lagi, jalan penghubung sepanjang delapan kilometer itu, harus melewati sungai gendol, yang ketika terjadi hujan deras dipastikan berbahaya karena mengalirnya lahar dingin..
“Akses jalan di dusun Srunen sangat sulit,” kata Nyoto pada wartawan saat dikonfirmasi.
Kerusakan terlihat pada lapisan aspal yang mulai menipis, berganti bebatuan. Belum lagi, kondisi jalan yang bergelombang, sehingga saat terjadi hujan, beberapa ruas jalan menjadi tergenang air.
Kepala Bagian Pemerintahan Desa Glagahharjo, Cangkringan, Heri Prasetyo membenarkan jika akses jalan di Kawasan Rawan Bencana (KRB) dusun Srunen, rusak parah. Pihaknya sudah mencoba untuk berkoordinasi dengan Pemkab Sleman, namun hingga saat ini belum ada realisasi untuk perbaikan jalan.
“Kami menduga, rusaknya jalan dipicu karena lalu lintas truk pengakut pasir,” ujarnya.
Berbeda dengan warga Srunen, Glagaharjo, masyarakat di Desa Kepuharjo menduga pengadaan aspal di sepanjang jalan lingkungan mereka dinilai kurang optimal. Karena, kondisi jalan yang baru dua minggu diperbaiki, kini sudah kembali rusak.
“Ini namanya pengaspalan abal–abal. Baru dua beberapa hari diaspal, kok langsung rusak,” kata Warga Kepuharjo, Wardi Suranto.
Dia mengaku kecewa dengan proyek pengaspalan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP) Sleman, karena kualitas aspalnya dianggap kurang memuaskan. Karena menurutnya, DPUP ketika itu sangat terburu-buru dalam mengerjakan proyek tersebut.
Setelah menerima surat edaran pengaspalan pada Desember 2012, pengadaan aspal tersebut tak kunjung berjalan. Padahal warga sudah membantu dalam untuk menutup akses jalan agar tidak menganggu aktifitas pengaspalan.
“Namun baru teralisasi bulan Januari dengan masa kerja 12 hari,” ujarnya.
