Jumat, 7 Muharram 1436 / 31 Oktober 2014
find us on : 
  Login |  Register

Calo Penjual Tanah di Register 45 Mesuji Gentayangan

Jumat, 08 Februari 2013, 15:33 WIB
Komentar : 1
antaralampung.com
Tanah di Register 45 Mesuji, Bandar Lampung
Tanah di Register 45 Mesuji, Bandar Lampung

REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Kasus perambahan hutan negara Register 45 Sungai Buaya, Kabupaten Mesuji, Lampung, seluas 43.100 hektare terus terjadi. Upaya penertiban perambah yang didengungkan pemerintah daerah dan pusat, belum juga jelas kapan pelaksanaannya.

Keterangan yang diperoleh, Jumat (8/2), belum adanya tindakan hukum dalam kasus perambahan ini, oknum calo penjual tanah hutan negara Register 45, masih bergentayangan dan merajalela di lokasi. Selain menjual lahan ilegal, calo ini kerap meminta sumbangan kepada perambah Rp 100 ribu per hektare.

Para calo lahan Register 45 ini, manarik sumbangan kepada perambah yang mengaku sudah membeli lahan hutan negara tersebut, berdalih untuk membebaskan semua lahan hutan Register 45 dari kepemilikan perusahaan pengelola hutan.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (kesbangpol) Lampung, Hidayat, menyatakan perbuatan perambah yang menduduki lahan negara Register 45 Mesuji, adalah tindakan kriminal atau perbuatan melawan hukum. Ia belum bisa menyebutkan kapan penertiban perambah yang sudah mencapai puluhan ribu jiwa. "Penertiban akan dilakukan dalam waktu dekat ini," katanya.

Kepada perambah, mantan Sekda Pemkab Lampung Barat ini, berharap perambah segera meninggalkan lahan yang bukan miliknya, karena ini murni tindak kriminal, bukan terkait dengan situasi politik. Menurut dia, kondisi saat ini di Register 45 masih kondusif.

Hutan Register 45 merupakan hutan milik negara yang ditetapkan menjadi hutan produksi. Saat ini penguasaan dan pengelolaannya diserahkan kepada PT Silva Inhutani Lampung (SIL).

Siapapun yang berada di lokasi tersebut dilarang karena melanggar Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan kecuali mendapat izin tertulis dari Menteri Kehutanan.

Dalam waktu dekat tim terpadu yang dibentuk Menko Polhukam akan melakukan penertiban. Untuk itu, dalam penertiban ini, tim berupaya melakukan tindakan represif, yang akan merugikan semua pihak, sehingga perambah meninggalkan lokasi hutan negara tersebut.

Reporter : Mursalin Yasland
Redaktur : Djibril Muhammad
Demi Allah, kami tidak akan mengangkat seorang pun yang meminta sebagai pemimpin atas tugas ini dan tidak juga seorang yang berambisi memperolehnya.(HR Muslim )
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
Karya Seni Sebagai Media Dakwah
JAKARTA -- Seni dan agama kerap dipandang sebagai sesuatu yang bertolak belakang. Akan tetapi menurut Ustaz Erick Yusuf, seni dan agama memiliki koherensi...