Friday, 30 Zulhijjah 1435 / 24 October 2014
find us on : 
  Login |  Register

194 Negara Masih Melakukan Imunisasi.

Monday, 04 June 2012, 20:56 WIB
Komentar : 0
humas biofarma
PT Bio Farma (Persero) memberikan vaksin kepada wartawan di sela-sela kegiatan pasar murah.
PT Bio Farma (Persero) memberikan vaksin kepada wartawan di sela-sela kegiatan pasar murah.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Bio Farma bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memfasilitasi penyelenggaraan Pertemuan Imunisasi Nasional pada tanggal 30-31 Mei 2012 di Hotel Meritus Surabaya.

Pertemuan itu dibuka oleh Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama,  SpP(K), MARS, DTM&H, DTCE, selaku Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL), yang dihadiri oleh 120 Kepala Dinas dan Kepala Bidang yang membawahi program imunisasi dari seluruh Indonesia.

Kegiatan ini merupakan program tahunan untuk menyajikan dan membahas berbagai materi yang terkait dengan kebijakan program imunisasi, serta untuk mendukung pencapaian cakupan imunisasi.

Tahun 2012 menjadi pencanangan pertama kalinya pemberian sertifikat untuk setiap tenaga kesehatan, khususnya bidan dan sebagai langkah awal, pemberian sertifikat ini akan diberikan kepada akademi kebidanan. Nantinya, sertifikat ini akan menjadi dasar hukum dan syarat kompetensi untuk melakukan imunisasi.

Dalam  sambutannya Tjandra Yoga menyampaikan tantangan-tantanagan pelaksanaan imunisasi yang ada saat ini, seperti masalah data dan logistik, sarana rantai dingin vaksin (cold chains system), serta adanya penolakan dari kelompok tertentu dalam bentuk black campaign yang dewasa ini semakin gencar.

Perbedaan yang signifikan dari pertemuan tahun 2011 yang lalu,adalah dengan hadirnya DR. Amirsyah Tambunan selaku narasumber dari MUI Pusat yang memberikan materi mengenai imunisasi dari sudut pandang agama Islam. Amir menambahkan pentingnya imunisasi dilatarbelakangi oleh mobilitas manusia yang semakin hari semakin cepat.

“Kita bisa melihat perpindahan manusia dari satu kota ke kota lain, atau negara ke negara lain terjadi begitu cepat, sehingga diperlukan berbagai tindakan pencegahan (prevention) dan perlindungan dalam bentuk pemberian vaksin,” ungkap Amin.

Menurut  Kepala Divisi Penjualan Dalam Negeri, PT Bio Farma (Persero), Efrizon, dengan pertemuan ini diharapkan akan terjalin koordinasi antara Bio Farma dengan dinas kesehatan provinsi, “agar ada upaya untuk mengantisipasi berbagai kebutuhan pasokan logistik vaksin, alokasi penyerapan vaksin dari setiap provinsi untuk tahun berjalan dan diharapkan dapat mengetahui informasi lebih dini mengenai kebijakan Kementerian Kesehatan terkait dengan program imunisasi nasional”.

Sementara itu, Prof DR Ismoedijanto dari IDAI Pusat menambahkan bahwa pencegahan umum seperti pemberian ASI, perbaikan gizi, pemberian makanan atau minuman suplemen serta menjaga sanitasi belum mampu melindungi dan belum cukup ampuh untuk menghalau bakteri atau virus berbahaya dalam jumlah yang banyak.

Hal ini dapat dibuktikan sejak tahun 1950an sampai sekarang, masih digunakannya vaksin di 194 negara, meskipum negara-negara tersebut memiliki asupan dan pemberian gizi yang baik.  (adv)

Redaktur : Heri Ruslan
Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat. Dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (QS.Al-Baqarah [2]:110)
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
Pengamat AS: Jokowi Perlu Bentuk Pemerintahan yang Profesional
Hiruk pikuk transisi demokrasi telah usai, kini pasangan Jokowi-JK resmi menjadi pemimpin negara dan mengemban amanah rakyat. Namun menurut sejumlah pengamat, Presiden Jokowi...