REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Universitas Sumatra Utara (USU) akan menyelenggarakan Festival Konsitusi dan Antikorupsi yang ketiga di Medan pada 14–15 Mei 2018. Festival Konstitusi dan Antikorupsi sebelumnya diselenggarakan di Universitas Hasanuddin Makassar dan Universitas Indonesia Depok.

“Konstitusi dan Antikorupsi merupakan dua hal yang penting yang menentukan masa depan Indonesia,” kata Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam konperensi pers yang dihadiri Ketua KPK Agus Rahardjo, Ketua MK Anwar Usman, dan Rektor USU Prof Dr Runtung Sitepu di Lobby Nusantara IV, Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (27/4).

Mengawali rangkaian kegiatan festival diselenggarakan Focus Group Discussion (FGD) oleh Pusat Kajian Konstitusi dan Antikorupsi di tiga perguruan tinggi, yaitu di Universitas Hasanuddin Makasar dengan tema “Pilkada Berintegritas” pada 16 April 2018. Lalu di Universitas Andalas Padang dengan tema “Hak Imunitas Pejabat Publik” pada 25 April 2018. Dan terakhir di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan tema “Penguatan Sistem Lembaga Peradilan” pada 3 Mei 2018.

“Puncaknya adalah Festival Konstitusi dan Antikorupsi yang dilaksanakan di USU untuk memberikan kontribusi yang nyata bagi NKRI kita, yaitu memperkuat konstitusi dan memperkuat dukungan terhadap pemberantasan korupsi di Tanah Air, baik penindakan maupun pencegahannya, tidak hanya di pusat, tapi juga di provinsi, kabupaten, sampai ke desa-desa,” kata Zulkifli.

Zulhasan, panggilan Zulkifli Hasan, menambahkan pada tahun politik ini banyak sekali kepala daerah yang sudah terkena operasi tangkap tangan (OTT). Karena itu Zulkifli setuju selain menyempurnakan UU Tipikor, juga perlu menyempurnakan UU Pilkada. “Kandidat partai politik tidak boleh cari uang. Tapi biaya yang dikeluarkan calon sudah pasti. Biaya saksi itu sudah pasti. Untuk memasang iklan, baliho, dan lain-lain. Semuanya mengeluarkan biaya yang tidak sedikit,” katanya.

“Partai tidak boleh mencari uang, tapi memerlukan dana. Negara tidak membiayai. Negara tidak menanggung saksi. Akhirnya semua menjadi beban kandidat. Karena itu banyak kepala daerah yang terjerat KPK. Untuk itu perlu penyempurnaan UU (Pilkada),” sambung Zulhasan.   

Ketua MK Anwar Usman mengatakan bahwa Festival Konstitusi dan Antikorupsi ini terkait dengan penegakan konstitusi dan pemberantasan korupsi. “Antara konstitusi dan antikorupsi sangat erat kaitannya. Konstitusi bisa berdiri tegak apabila korupsi juga bisa diberantas,” katanya. Untuk itu Anwar Usman meminta media massa untuk ikut mensosialisasikan kegiatan Festival Konstitusi dan Antikorupsi di USU Medan ini.  

Sementara Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan KPK menyadari pentingnya kegiatan Festival Konstitusi dan Antikorupsi ini karena diperlukan dukungan dari berbagai pihak agar pemberantasan korupsi bisa berjalan dengan baik. Apalagi kegiatan ini melibatkan MPR dan Mahkamah Konstitusi.

Agus Rahardjo berharap selain kegiatan ini perlu dilakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan. Salah satunya penyempurnaan UU Tipikor. Masih ada persoalan seperti korupsi di berbagai sektor atau di pihak swasta, perdagangan pengaruh, memperkaya diri sendiri secara tidak sah. “Ini penting untuk dimasukkan dalam UU Tipikor,” ujarnya.