Minggu, 12 Ramadhan 1439 / 27 Mei 2018

Minggu, 12 Ramadhan 1439 / 27 Mei 2018

Arteria Dahlan: Boleh Kritik Pemerintah, Asal Tujuannya Baik

Sabtu 14 April 2018 13:16 WIB

Red: Budi Raharjo

Diskusi publik Kaukus Muda Indonesia (KMI) bertema

Diskusi publik Kaukus Muda Indonesia (KMI) bertema "Kritik di Tahun Politik" di bilangan Menteng Raya, Jakarta, Jum'at (13/4).

Foto: Humas MPR
Pemerintah tidak masalah terhadap kritik.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Arteria Dahlan mengatakan, menjalani tahun politik yang cukup panjang saat ini mulai dari pilkada serentak hingga pemilu 2019, berbagai kritik yang ditujukan seharusnya disertai pertimbangan, data, fakta dan tujuan baik.

"Selain itu, presiden sebagai pemegang pemerintahan bukan milik partai pengusung namun milik rakyat, oleh karena itu menjaga nama baik Presiden harus dilakukan," kata Arteria saat bicara dalam diskusi publik Kaukus Muda Indonesia (KMI) bertema "Kritik di Tahun Politik" di bilangan Menteng Raya, Jakarta, Jum'at (13/4).

Terkait kritik, menurut Anggota Komisi II DPR itu, pemerintah tidak masalah terhadap kritik. Namun harus disertai pertimbangan dengan tujuan untuk perbaikan karena kritik menjadi bagian dari perbaikan. "Kita tidak mungkin alergi terhadap kritik, namun yang kita butuhkan adalah kritik yang disertai data, fakta dan disertai solusi," ujarnya lagi.

Selain itu, masih kata Arteria, sebagaimana diketahui, negara Indonesia menjadi pilot projec dalam pelaksanaan demokrasi, bahkan paling sukses menjadi negara yang menerapkan demokrasi liberal. Oleh karena itu, menyampaikan kritik juga harus santun dan melalui kanal-kanal yang jelas.

"Kita boleh bicara apa saja, namun kalo soal Pancasila dan NKRI tidak boleh main-main. Saya ingin katakan bedakan antara kritik dan fitnah. Mari kita bangun peradaban ini sebaik-baiknya," jelasnya.

Kesempatan sama, Wasekjen ProDem bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Agus Rihat Manalu menyebutkan, kritik dalam negara demokrasi adalah sebuah keharusan. Tujuannya untuk mengontrol berbagai kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat. "Bagi pemerintah, kritik juga berfungsi untuk menimbang sebuah kebijakan apakah sebuah kebijakan sudah benar atau malah salah," kata dia.

Ia merinci berbagai kebijakan yang diadvokasi oleh ProDeM karena dianggap merugikan rakyat. Mulai dari regulasi taksi daring, tenaga kerja asing, penggusuran, kebebasan berekspresi dan berkumpul. "Kebijakan semaam ini sangat kental aroma Neoliberal-nya, padahal pemerintah berpatokan pada Nawacita," tutur Agus seraya mengajak pemerintah untuk tidak takut dikritik karena tujuannya bukan untuk menjatuhkan penguasa.

Dia juga mengimbau kepada rezim saat ini, agar berhenti menilai kritik-kritik yang mengalir deras berasal dari kelompok oposan. Sebaliknya, kritik harus dilihat sebagai upaya untuk memastikan negara menjalankan fungsi utamanya dalam mensejaterakan rakyat.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 
 
Terpopuler