REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) merasa keberatan dengan adanya Dokter Layanan Primer (DLP). Untuk itu organisasi yang dipimpin oleh Dokter Abraham itu melakukan pertemuan dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan.

Kehadiran mereka diterima dengan hangat oleh Zulkifli Hasan di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (12/3). Atas keberatan dengan adanya DLP tersebut maka PDUI ingin Undang-Undang (UU) Tentang Pendidikan Kedokteran direvisi.

Hadirnya DLP dianggap bisa mempengaruhi keberadaan para dokter umum yang bertugas di Puskesmas. Selain mengeluhkan masalah itu, PDUI juga mengundang Zulkifli Hasan untuk hadir dalam Mukernas yang akan berlangsung bulan April 2018.

"Kami butuh masukan untuk pemberdayaan," ujarnya.

Menanggapi keluhan PDUI, Zulkifli Hasan dengan sigap menghubungi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang ada di Komisi X dan Komisi IX. Zulkifli Hasan mengecek sejauh mana upaya revisi undang-undang itu telah berjalan.

"Setelah dicek ternyata, revisi belum dilakukan. Nah untuk itu kita ikuti proses hukum yang ada," ujarnya.

Bila pemerintah belum melaksanakan revisi maka DPR mempunyai inisiatif untuk melakukannya. Zulkifli mengaku mendukung dan akan bantu aspirasi PDUI.Terkait undangan untuk hadir dalam Mukernas PDUI, Zulkifli Hasan berjanji akan datang dalam acara yang akan digelar di Hotel Sheraton, Gandaria City, Jakarta Selatan.