Tuesday, 14 Syawwal 1445 / 23 April 2024

Tuesday, 14 Syawwal 1445 / 23 April 2024

Sosialisasi Empat Pilar Jadi Antisipasi Serangan Budaya

Jumat 09 Mar 2018 21:18 WIB

Rep: Amri Amrullah/ Red: Dwi Murdaningsih

Pekerja membawa kardus berisi buku materi empat pilar antara lain UUD 1945, buku saku TAP MPR, dan buku pemasyarakatan UUD 1945 di Gedung MPR/DPR, Jakarta.

Pekerja membawa kardus berisi buku materi empat pilar antara lain UUD 1945, buku saku TAP MPR, dan buku pemasyarakatan UUD 1945 di Gedung MPR/DPR, Jakarta.

Foto: Republika
Saat ini terjadi penyempitan pandangan yang dialami umat beragama.

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG-- Anggota MPR RI Fraksi PAN, Ali Taher mengatakan sosialisasi Empat Pilar MPR yang saat ini rutin dilakukan MPR RI merupakan antisipasi dari serangan perubahan budaya. Karena itu Sosialisasi Empat Pilar MPR penting dilakukan secara masif di masyarakat.

Saat ini, kata Ali Taher, terjadi penyempitan pandangan yang dialami umat beragama. Seolah-olah, agama hanya sebatas simbol-simbol saja. Saat simbol itu terciderai, maka pemeluknya langsung bersikap emosional.

Munculnya aliran budaya dalam masyarakat beragama, sehingga memunculkan perbedaan, baik di internal masyarakat yang sama, maupun dengan antar umat beragama, katanya, saat berbicara dihadapan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumsel, di Palembang, Rabu (7/3).

Alasan selanjutnya yang membuat sosialisasi makin penting, adalah munculnya fanatisme kedaerahan yang berlebihan, sehingga muncul perdebatan tentang putra daerah dan non putra daerah. Di sisi lain, kata dia, krisis penegakan hukum, yang menyebabkan wajah hukum dan idealisme hukum tidak terlihat.

Selain itu, kesenjangan yang semakin lebar, sehingga menumbuhkan kecemburuan sosial yang sangat besar, kata Ali Taher menambahkan. Karena itu, Ali Taher berharap MPR makin masif dalam melaksanakan sosialisasi empat pilar, agar menjangkau masyarakat luas. Dengan cara itu diharapkan, persatuan yang sempat tercabik bisa dipertahankan.

Pada saat yang sama, pemerintah juga harus berupaya keras, mengurangi kesenjangan yang terjadi selama ini. Pemerintah bisa tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur, tapi jangan lupa membangun kesejahteraan masyarakat.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 
 
Terpopuler