Friday, 17 Syawwal 1445 / 26 April 2024

Friday, 17 Syawwal 1445 / 26 April 2024

Mahyudin: Konsep Ekonomi Islam Beri Rasa Keadilan

Senin 05 Feb 2018 14:22 WIB

Rep: Amri Amrullah/ Red: Gita Amanda

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Mahyudin.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Mahyudin.

Foto: MPR RI
Selain manajemen pengelolaan yang baik, sistem ekonomi syariah memberikan keadilan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Mahyudin membuka International Conference bertema Islamic Economic System in Answering Global Economic Challenge, di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Senin (5/2).

Beberapa narasumber hadir dalam konferensi internasional tersebut antara lain, ekonom Departemen Ekonomi Keuangan Syariah Bank Indonesia Prayudhi Azwar, Ketua Program Sarjana Muda Pengurusan Pembangunan Islam Brunei Darussalam Shereeza binte Mohammed Sanifi, dan Guru Besar Sains Malaysia Muhammad Syukri Salleh.

Dalam kesempatan tersebut Mahyudin mengungkapkan bahwa sebenarnya sistem perekonomian Islam dalam alur sejarah sudah dimulai sejak lama. Jika mempelajari sejarah Islam, yakni konsep perekonomian yang diterapkan Nabi Yusuf dalam mengelola perekonomian Mesir pada waktu itu.

Mahyudin mengungkapkan konsep Nabi Yusuf dalam pengelolaan ekonomi Mesir adalah ekonomi syariah dan itu terbukti yang menyelamatkan Mesir dari bencana kelaparan dan paceklik. "Karena dalam mimpi Nabi Yusuf Mesir akan mengalami masa panen besar selama tujuh tahun dan masa paceklik selama tujuh tahun, konsep syariah yang diterapkan dengan baik Nabi Yusuf mampu mengatasi masa paceklik tersebut, ujarnya.

Diungkapkan Mahyudin, sebenarnya negara-negara Asia seperti Indonesia ini jika bisa mengadopsi konsep syariah dalam perekonomian negaranya akan mampu mengatasi masa krisis. Sebab selain manajemen pengelolaan yang baik, sistem ekonomi syariah juga memberikan keadilan untuk semua.

Waktu masa krisis menimpa Indonesia pada tahun 1998, Indonesia babak belur. "Seharusnya kita belajar dari sejarah ekonomi Islam, bagaimana mengelola tahun-tahun makmur dan bagaimana mengelola tahun-tahun krisis. Semestinya hal ini bisa menjadi bahan kajian baik di Indonesia maupun negara Malaysia, Brunei dan negara lainnya," ucapnya.

Indonesia, lanjut Mahyudin, sebenarnya sudah mengimplementasikan ekonomi kerakyatan salah satunya melalui koperasi. Koperasi sebenarnya sebenarnya adalah ekonomi syariah. Tapi walaupun menganut ekonomi kerakyatan, prakteknya Indonesia banyak menggunakan mekanisme pasar yang merupakan ciri kapitalisme.

Menurut Mahyudin, kapitalisme sangat berbahaya sebab hanya memihak kepada pemilik modal dan mengeksploitasi pekerja. Sehingga munculah kesenjangan yang sangat besar, ada yang kaya sekali ada yang miskin sekali. Karena itu ia yakin ekonomi syariah sistem ekonomi yang bisa memberikan rasa keadilan bagi seseorang dan semua orang.

"Dari situlah mestinya tumbuh kesadaran kuat dari kita semua untuk bisa menciptakan rasa adil buat semua rakyat Indonesia.. kajian-kajian ini sangat penting sebagai bahan masukan pengambil kebijakan, tandasnya.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 
 
Terpopuler