REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua MPR Zulkifli Hasan menegaskan kembali pentingnya kesadaran bersama semua pihak jelang berakhirnya 2017 dan memasuki tahun politik 2018 hingga 2019. Kesadaran bersama yang ia tekankan adalah rasa persatuan bangsa yang jangan sampai hilang hanya karena kepentingan politik.
"Jangan sampai karena kepentingan politik dan segelintir golongan, kemudian mengorbankan persatuan bangsa. Sehingga perpecahan terus terjadi dan semakin parah," kata Zulkifli saat menggelar refleksi akhir tahun 2017 bersama para wartawan, Jumat (29/12).
Pelajaran penting pada Pilkada DKI lalu ia berharap tidak lagi terjadi. Dimana calon kepala daerah agar tidak lagi menyinggung persoalan agama dalam ranah politik. Karena bila ini dibiarkan, Ketua MPR yang kini akrab disapa Zulhasan ini, menilai akan mahal harga yang harus dibayarkan untuk menyatukan kembali semua elemen bangsa.
Ketua Umum PAN ini berusaha merefleksikan apa sebetulnya persoalan yang terjadi selama ini. Salah satu persoalan utama yang sempat dikaji para ahli di MPR, menurutnya adalah soal kesenjangan. Baik kesenjangan ekonomi, kesenjangan hukum hingga kesenjangan kepercayaan sosial.
"Publik mulai tidak percaya pada instansi yang berwenang. Tidak percaya parlemen, tidak percaya pemerintah, tidak percaya aparat penegak hukum. Ini gawat kalau dibiarkan," tegasnya.
Bahkan belakangan umat Islam sendiri tidak mempercayai ormas Islam besar, karena dianggap tidak menyuarakan aspirasinya.Ia mencontohkan banyak persoalan masyarakat yang tidak direspon tanggap oleh pihak yang berwenang.
Di sisi lain para aktivis dan pengamat yang selama mengkritisi bila ada suara masyarakat tak didengarkan, telah diam. Kerja-kerja ini pun diambil oleh para tokoh agama, baik ulama maupun ustaz. "Akibatnya kini para ulama atau ustaz lah yang menyampaikan suara masyarakat dan umat. Ini terjadi pada aksi umat Islam beberapa waktu yang lalu," terang Zulhas.
Kemudian banyak persoalan lain, dimana pihak berwenang dianggap tidak jelas mengambil sikap. Seperti persoalan LGBT. Zulhasan secara tegas mengatakan MPR menolak apapun bentuk kampanye LGBT di Indonesia. "Karena itu penyimpangan, bukan berarti mereka yang menjadi bagian LGBT harus disingkirkan tetapi, diobati biar sembuh," imbuhnya.
Begitu juga soal miras (minuman keras), ia pun menolak keras distribusi secara bebas. Tapi, diakuinya memang beberapa partai di parlemen ada yang mendukung peredaran miras ini. Padahal publik ingin parlemen menolaknya. Jadi publik lagi-lagi merasa tidak terewakili. Inilah yang menyebabkan ketidakpercayaan politik pada parlemen.
Kemudian semua ketidak percayaan itu terakumulasi dengan adanya media sosial. Sehingga memunculkan kabar hoax dan perang antar pendukung di media sosial. Parahnya masyarakat tidak memiliki filter, sehingga kabar hoax mudah tersebar. Seperti kasus ustaz Abdul Somad yang ditolak, karena kabar yang tidak benar diterima segelintir orang.
Karena itu Zulhasan meminta kepada masyarakat mulai dari diri sendiri berusaha meredam semua potensi konflik di tahun politik 2018 hingga 2019 mendatang. Jangan sampai persatuan bangsa hancur hanya dengan provokasi SARA dan ujaran kebencian di media sosial.
