Jumat , 22 September 2017, 14:24 WIB

Wakil Ketua MPR: Komunis tak Dapat Tempat di Indonesia

Red: Gita Amanda
Republika/Muhyiddin
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid.
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid.

REPUBLIKA.CO.ID, CILACAP -- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid membuka Dialog Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Fave Hotel, Cilacap, Jawa Tengah, pada Kamis (21/9). Dalam acara  yang bekerja sama dengan Yayasan Khonsa ini, Hidayat menekankan bahwa ideologi-ideologi yang tak sejalan dengan Empat Pilar seperti komunisme tak mendapat tempat di Indonesia.

Di hadapan sekitar 300 peserta, Hidayat mengatakan, dialog ini merupakan kelanjutan dari kegiatan MPR bekerjasama dengan masyarakat termasuk di wilayah Cilacap.  Ia mengatakan, selama ini MPR telah melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi masyarakat, organisasi politik dan yayasan di berbagai tempat, termasuk TNI dan Polri.

Menurutnya, ini bukti dari MPR telah melaksanakan kegiatannya, bekerja sama dengan masyarakat.  Sosialisasi ini dibutuhkan masyarakat, ini terlihat dari antusiasme mereka  mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Atau mereka menjawab  pertanyaan yang diajukan Hidayat.

Hidayat menyebutkan, ini gambaran bahwa masyarakat membutuhkan  informasi langsung tentang prinsip berbangsa dan bernegara dari Empat Pilar MPR RI. Empat Pilar menurutnya menjadi penting untuk disosialisasikan karena banyak tantangannya saat ini, yakni, ada satu pihak yang akan menghilangkan esensi dari Empat Pilar apakah itu radikalisme, separatisme, komunisme dan liberalisme. Semua itu tidak sesuai dengan prinsip Pancasila dan UUD Negara 1945.

Ia mengatakan, mendekati peringatan G30S/PKI sosialisasi ini semakin penting untuk mengingatkan bangsa Indonesia akan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. "Tidak ada tempat bagi komunisme di Indonesia, apalagi PKI oleh TAP MPRS ditetapkan sebagai organisasi terlarang," ujarnya.

Menurut Hidayat, terorisme tidak ada tempat di Indonesia. Sebab tidak sesuai dengan sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, separatisme tidak sesuai dengan prinsip sila Ketiga, Persatuan Indonesia.

"Dengan sosialisasi Empat Pilar maka  masyarakat semakin kokoh kuat dalam NKRI, kokoh kuat melaksanakan Pancasila dan semakin mempunyai imunitas tidak terpengaruh dengan isme-isme bertentangan dengan Pancasila dan UUD Negara 1945," ujarnya.

Video

Soal Qatar, HNW: Indonesia Harus Berperan Aktif