REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Ada tiga masalah dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Ketiganya, adalah korupsi, narkoba, dan radikalisme. Karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa harus mampu memerangi bersama tiga masalah itu.

Wakil Ketua Majelis Permusyawatan Rakyat (MPR) Mahyudin mengungkapkan ajakan itu ketika memberi pengantar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, di Denpasar, Bali. Turut menjadi narasumber sosialisasi ini anggota MPR RI dari Fraksi Partai Golkar Hetifah. Hadir pula Wakil Rektor III Universitas Udayana Prof Dr Ir I Made Sudarma.

Dalam masalah korupsi, Mahyudin mengatakan, korupsi sudah menjadi budaya. Korupsi terjadi baik di pusat maupun daerah, mulai dari anggota DPR RI hingga anggota DPRD, mulai dari pejabat eselon I hingga kepala desa. "Negara ini tidak akan maju kalau masih ada korupsi. Korupsi harus dihilangkan kalau Indonesia mau maju. Kita sepakat korupsi harus diperangi bersama," ujar Mahyudin, dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Rabu (20/9).

Dalam masalah narkoba, Mahyudin menyebutkan, data dari BNN bahwa setiap hari sebanyak 50 orang meninggal karena narkoba. Kasus yang terbaru adalah PCC di Kendari, akibatnya beberapa pelajar menjadi korban. "Kita harus sama-sama memerangi narkoba," ujarnya.

Sedangkan dalam masalah radikalisme, Mahyudin mengatakan, masih ada paham-paham yang mencoba untuk mengganti ideologi Pancasila. Pemerintah telah mengeluarkan Perppu Ormas dan telah membubarkan satu Ormas yang dinilai bertentangan dengan Pancasila. "Kita harus melawan bersama-sama paham-paham radikal itu karena paham-paham itu telah memecah bangsa," ucapnya.

Menurut Mahyudin, Empat Pilar MPR RI juga untuk menghadapi tiga masalah dan tantangan Indonesia itu. Empat Pilar MPR menjadi panutan dalam kehidupan berbangsa. Lanjut Mahyudin, Indonesia adalah negara besar. Empat Pilar telah mempersatukan ribuan pulau, suku, bahasa, dan agama. Empat Pilar adalah alat pemersatu.

"Kita mempunyai perekat yaitu Pancasila. Masyarakat sebenarnya menyadari adanya perekat itu. Masyarakat harus memahami ideologi," tutup politikus Partai Golkar tersebut.