REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menerima kunjungan Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Yudi Latif, membahas langkah-langkah penguatan Pancasila agar tugas masing-masing tidak tumpang tindih.

"Jadi Unit Kerja ini kan kami minta dibentuk oleh Presiden, menjadi lembaga yang terus-menerus ada, kuat dan kokoh. UKP ini diharapkan menyiapkan hal-hal yang fundamental sehingga MPR hanya menjalankan perintah UU yaitu sosialisasi Pancasila," kata Ketua MPR Zulkifli Hasan usai menerima UKP-PIP di Ruang Kerjanya di Gedung Nusantara III, Kamis.

Dia menilai UKP bukan melakukan sosialisasi Pancasila secara umum namun menyiapkan pelatihan kepada manggala-manggala di masing-masing lingkungan seperti Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).

Zulkifli menilai apa yang harus dilakukan UKP adalah lebih mendasar karena menatar pelatih untuk menatar kembali kepada masyarakat umum dan itu menjadi tugas membangun karakter bangsa.

"UKP menyiapkan Pancasila sebagai ilmu yang berkembang, itu tugas yang perlu duduk lama dan berat kemudian memberikan penataran," ujarnya.

Hal itu menurut dia berbeda dengan yang dijalankan MPR yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat umum dengan bahan yang disiapkan sehingga lebih mudah dalam penyampaiannya.

Ketua UKP-PIP, Yudi Latif mengatakan bahwa kunjungannya kali ini adalah untuk meminta masukan dari MPR sebagai lembaga yang sudah berpengalaman menyosialisasikan empat pilar.

Dia menjelaskan kedatangannya untuk berkonsultasi dengan MPR terkait apa yang bisa tetap dijalankan MPR dan mana yang tidak bisa dijalankan institusinya namun UKP mampu mengambil peran penting.

"Ini agar tidak 'over lapping' karena anggaran negara terbatas, oleh karena itu apa yang sudah dijalankan oleh MPR jalan terus, kami mengambil porsi yang belum dijalankan oleh MPR," tuturnya.

Yudi menjelaskan UKP akan memperbaiki sistrm pembelajaran Pancasila di sekolah dan perguruan tinggi serta memasukkan konten Pancasila ke dalam sistem karir di dalam birokrasi atau dikenal dengan penataran.

Menurut dia apa yang dilakukan UKP lebih terstruktur dan terencana sehingga Pancasila benar-benar menjadi karakter bagi masyarakat dan penyelenggara negara.