REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ustaz Bachtiar Nasir menyampaikan curahan hatinya soal penegakan hukum di Indonesia di acara Refleksi Kebangsaan saat temu Tokoh Nasional di MPR, Selasa (13/6). Dalam acara Curah Rasa dan Pendapat tersebut, Ustaz Bachtiar Nasir mengatakan sejak awal komitmen umat Islam yang berjuang bersama di aksi 212 tetap ingin Indonesia utuh.

"Kami ingin indonesia tetap utuh dan kami sadari itu sejak awal," kata Ustaz Bachtiar.

Namun, kata dia, perjuangan umat Islam tersebut kemudian sengaja disalahpahami. "Padahal kami bergerak dengan cara damai," ujarnya.

Belakangan bahkan ada kesalahpahaman terutama kegaduhan terkait Habib Rizieq dan para tokoh dibelakang aksi 212 ini. Mereka dituduh teroris, makar, dituduh pencucian uang, pornografi. Semuanya ia yakin sebenarnya tidak memiliki dasar yang kuat.

"Bagi saya melihatnya semua persoalan ini adalah soal gagal paham atau salah paham," ujarnya.

Ia memandang ada sistem nilai yang salah atau hukum yang berjalan tidak adil selama ini. Ia bersama tokoh aksi 212 sangat merasakan khususnya pada kasus kasus yang dituduhkan. Sebab hukum berdasarkan order kekuasaan inilah yang merusak penegakkan hukum. Dan menimbulkan perlawanan.

"Penegakkan hukum sesuai pesanan penguasa. Law by order," katanya.

Dihembuskan seolah umat Islam yang ingin mendirikan Khilafah Islamiyah. Kalau HTI menurutnya ini baru mimpinya. Kemudian dituduh umat Islam sekarang sudah mengarah ke radikalisme. Menurutnya semua berakibat karena salah pahan atau gagal paham diantara komponen bangsa belakangan ini.

Ia menyadari, memang ada kelompok umat Islam yang terkesan radikal dalam penyampaiannya. Tetapi Bachtiar menegaskan percayalah mereka itu tidak ada sedikitpun terlontar di benaknya untuk makar.

Pihaknya tetap komitmen ingin Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini tetap utuh di atas kebhinnekaannya. Justru yang menurut dia ada masalah dengan kebhinnekaannya mereka yang mengatakan "saya pancasila", seakan akan yang lain itu kurang Pancasilais.

Bahasa ini pun sebenarnya suka atau tidak berkonotasi seakan akan ada yang lebih Pancasila ketimbang yang lain. "Kami ingin kedamaian itu dan kami menyadari betul Indonesia harusnya menjadi tauladan, bagaimana berdemokrasi. Bagaimana membangun kebersamaan itu. Dan kami jamin di tatanan menengah kebawah tidak ada keinginan itu perpecahan," ujar Ustaz Bachhtiar.