REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan, Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi landasan dalam pengambilan kebijakan. Tapi, jangan Pancasila dijadikan sebagai stigma antarsatu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya.

"Oleh karena itu, saya minta janganlah Pancasila dijadikan stigma untuk membeda-bedakan. Itu akan menimbulkan perpecahan,'' kata Zulkifli Hasan, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (10/6). 

Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, mengatakan, Pancasila seharusnya menjadi pemersatu. Diskusi dan penelaahan Pancasila harus berkembang menuju penerapan dalam kehidupan sehari-hari sebagai landasan atau pedoman pemersatu bangsa.

Presiden Joko Widodo sebelumnya melantik sembilan orang anggota Dewan Pengarah dan seorang Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Berdasarkan Keputusan Presiden No 31/M/2017 tentang Pengangkatan Pengarah dan Kepala Unit Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, Presiden Joko Widodo menunjuk 10 tokoh menduduki jabatan teresbut. 

Sembilan orang Dewan Pengarah UKP PIP itu adalah presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, wakil presiden ke-6 Jenderal Try Sutrisno, mantan ketua Mahkamah Konstitusi Muhammad Mahfud MD, mantan ketua umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin, dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj.

Kemudian, ada mantan ketua umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Pendeta Andreas Anangguru Yewangoe, Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Wisnu Bawa Tenaya dan Ketua Umum Majelis Buddhayana Indonesia sekaligus CEO Garudafood Group Sudhamek.

Sedangkan, selaku Kepala UKP PIP adalah cendekiawan penulis buku Negara Paripurna, Yudi Latief. Yudi Latief saat ini juga merupakan direktur eksekutif Pusat Studi Pancasila (PSP) Universitas Pancasila.