REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rakyat bisa menjadi bagian untuk memutus lingkaran setan permasalahan korupsi di Indonesia. Dengan kedaulatan berada di tangan rakyat, maka rakyat bisa melakukan koreksi dengan memilih pemimpin di tingkat pusat dan daerah, wakil rakyat di tingkat pusat dan daerah, yang anti-korupsi.
Demikian dikatakan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid ketika berbicara dalam Konvensi Anti Korupsi Jilid II dan Sosialisasi Empat Pilar MPR dengan tema, Integritas dan Produktivitas Kaum Muda untuk Keadilan Sosial, di Auditorium Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Sabtu (10/6) lalu. Kegiatan hasil kerjasama MPR dan Pemuda Muhammadiyah ini menghadirkan pembicara Mustafa Kamal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak.
Dalam konteks Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Hidayat mengatakan bahwa UUD NRI Tahun 1945 sudah menegaskan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Oleh karena itu, rakyatlah yang berdaulat.
“Ternyata rakyat bisa menjadi bagian dari mainstreaming anti-korupsi kalau rakyat menyadari kedaulatan mereka,” katanya melalui siaran persnya.
Hidayat lalu memberi contoh pemilihan kepala daerah di Gunung Kidul dan DKI Jakarta. Di Gunung Kidul terpilih pemimpin yang juga tokoh Muhammadiyah yang miskin namun terhormat. Begitu juga di DKI Jakarta, rakyat memenangkan pemimpin yang juga anti-korupsi. “Padahal dalam kedua pemilihan kepala daerah itu terjadi teroris Pemilu, yaitu money politics, intimidasi, maupun manipulasi. Tapi, rakyat bisa mengalahkan (trilogi terorisme Pemilu) itu,” ujarnya.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid berbicara di Konvensi Anti Korupsi Jilid II dan Sosialisasi Empat Pilar MPR di Auditorium Pusat Dakwah PP Muhammadiyah
Dengan fakta seperti itu, lanjut Hidayat, rakyat ternyata bisa menjadi bagian untuk memotong lingkaran permasalahan korupsi di Indonesia. Menurutnya kalau korupsi itu terkait dengan kekuasaan maka ternyata kekuasaan itu bisa dikoreksi. Rakyat memenangkan pemimpin yang anti-korupsi. Hidayat mengatakan Pilkada di Gunung Kidul dan DKI Jakarta sudah membuktikan.
Hidayat mengapresiasi program Pemuda Muhammadiyah dengan madrasah anti-korupsi. Jika masyarakat teredukasi untuk tidak korupsi dan berpihak pada mereka yang anti-korupsi, maka rakyat tidak mungkin memilih pemimpin yang korupsi. “Kaedah dalam politik mengatakan Anda siapa maka itulah yang menjadi pemimpin Anda. Kalau Anda anti-korupsi, kalau mayoritas rakyat Indonesia anti-korupsi, maka Anda dan rakyat Indonesia tidak mungkin memilih pemimpin yang korupsi. Dan, ternyata rakyat bisa,” ujarnya seraya berharap program Pemuda Muhamamadiyah ini diikuti Ormas kepemudaan lainnya.
