REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI, Ahmad Basarah, menilai keputusan Presiden Joko Widodo untuk membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) adalah keputusan yang tepat dan sudah lama dinanti oleh bangsa Indonesia.

"Pembentukan UKP-PIP sudah lama dinanti oleh bangsa Indonesia yang galau karena sejak era reformasi tahun 1998, pemerintahan Republik Indonesia telah kehilangan arah dan orientasi dalam strategi sosialiasi dan pemantapan ideologi Pancasila kepada rakyatnya," kata Basarah di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan euforia politik pada awal reformasi untuk menjatukan rezim Orde Baru telah salah sasaran dengan menjadikan Pancasila sebagai kambing hitam yang dianggap menjadi penyebab langgengnya kekuasaan Soeharto selama 32 tahun. Padahal, menurut dia, sejatinya Pancasila itu adalah ideologi milik bangsa Indonesia bukan milik suatu rezim tertentu saja.

"Pengkambinghitaman Pancasila itu akhirnya membuat Tap MPR No II Tahun 1978 tentang P4 dicabut, lalu lembaga yang bertugas melakukan sosialisasi dan pemantapan ideologi bangsa dalam hal ini BP7 juga dibubarkan serta disusul dengan penghapusan mata pelajaran Pancasila dari mata pelajaran pokok di sekolah dan perguruan tinggi," ujarnya.

Dia menilai situasi tersebut terus berlangsung tanpa ada konsep atau strategi baru sebagai pengganti pola Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) terkait pemantapan ideologi bangsa oleh pemerintah.

Dampaknya, menurut dia, saat ini bangsa Indonesia menuai badai ideologis berupa aksi-aksi penolakan Pancasila oleh sebagian rakyat Indonesia sendiri karena kelalaian negara membangun mental ideologi bangsanya sendiri. ''Karena itu, pembentukan UKP-PIP disertai dengan pelantikan para Dewan Pengarah yang terdiri dari tokoh-tokoh nasional yang berpengalaman mengikuti perjalanan republik dan pengabdiannya masing-masing,'' katanya.