REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Prof. Din Syamsuddin menjadi salah satu narasumber dalam 'Konferensi Nasional Etika Kehidupan Berbangsa' yang digelar oleh MPR di Gedung Nusantara IV, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu (31/5). Mantan Ketua Umum Muhammadiyah itu mengatakan kondisi nasional bangsa ini ada yang mengatakan sedang gonjang-ganjing atau carut marut.
Menurut Din, hal tersebut bisa terjadi karena tiga hal. Pertama, kealfaan kita dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kealfaan tersebut karena masyarakat ada yang terjebak pada romantisme Pancasila sehingga dari sikap yang demikian ada yang menuduh kelompok lain sebagai kelompok anti-Pancasila.
Kedua, ada masyarakat yang trauma kepada Pancasila. Kelompok ini merasakan bagaimana penerapan Pancasila pada masa lampau yang tak pernah muncul dalam kehidupan. Bahkan, Pancasila diselewengkan pada masa itu.
''Ketiga, ada yang kritis terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka di satu sisi,'' katanya. ''Di sisi yang lain, munculnya adanya anggapan ada ideologi lain sebagai ideologi yang lebih baik.''
Ketiga hal tadi, menurut Din, diperburuk oleh kegagalan pemerintah dalam menerapkan Pancasila sehingga sistem kita dirasuki oleh nilai-nilai lain. "Untuk itu, konferensi Etika ini sangat penting," ujarnya.
Pancasila, menurut Din, harus diaktualkan. Menjalankan Pancasila bisa dilakukan dengan pendekatan agama. "Karena dalam Pancasila ada Sila Pertama," ujarnya. Untuk itu, Din menegaskan bahwa tak boleh memisahkan agama dengan negara. Agama tak boleh dijadikan sasaran pembangunan, tetapi harus menjadi sarana pembangunan.
Dalam kesempatan itu, Din pun memberikan tiga solusinya. Pertama, bangsa ini harus menekankan pendidikan. Pendidikan yang diarahkan pada nilai. "Ini yang belum kita lakukan," ujarnya.
Kedua, menurut Din, rakyat Indonesia harus memiliki kemauan dan kemampuan mensenyawakan Pancasila dalam setiap tataran pembangunan. Ketiga, adanya keteladanan. ''Bila tak dilakukan hal yang demikian, maka Pancasila hanya akan diseminarkan dan diseremonialkan,'' tegasnya.
