REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam rangkaian Peringatan Pekan Pancasila, Majelis Permusyawatan Rakyat (MPR) RI menggelar Konferensi Nasional dengan tema 'Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara' dengan subtema 'Arah Kebijakan, Kaidah Pelaksanaan dan upaya Penegakan'. Acara digelar di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (31/5).
Konferensi Nasional Etika Kehidupan Berbangsa merupakan program kegiatan hasil kerjasama tiga lembaga negara yaitu MPR RI, Komisi Yudisial (KY) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiga Ketua lembaga negara yaitu, Ketua MPR RI Dr. (HC) Zulkifli Hasan, SE, MM, Ketua KY Prof. Aidul Fitriciada Azhari dan Ketua DKPP Prof. Jimly Asshidiqie hadir dan memberikan sambutan.
Konferensi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan masukan mengenai arah kebijakan yang perlu diambil dalam rangka mengimplementasikan Etika Kehidupan Berbangsa, mendapatkan masukan mengenai kaidah pelaksanaan untuk internalisasi dan sosialisasi Etika Kehidupan Berbangsa, mendapatkan masukan mengenai langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penegakan Etika Kehidupan Berbangsa.
"Forum ini diselenggarakan dalam rangka mencari formula kebijakan agar etika kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diimplementasikan dalam praktek ketatanegaraan," ungkap Zulkifli saat memberikan sambutan acara tersebut, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (31/5).
Konferensi Nasional Etika Kehidupan Berbangsa juga menghadirkan narasumber para pakar yang berkompeten dan dihadiri berbagai elemen bangsa, ormas, dan masyarakat khususnya para pemangku kepentingan dan jabatan yang berada dalam pelaksanaan kode etik ini. Mereka membahas seputar Etika Kehidupan Berbangsa mulai dari arah kebijakan, kaidah pelaksanaan dan upaya penegakan.
"Untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, diperlukan pencerahan sekaligus pengamalan etika kehidupan berbangsa bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa," katanya.
Di sesi akhir, seluruh pembahasan akan dirumuskan dan dikeluarkan rekomendasi. Narasumber sesi pertama dengan tema 'Arah Kebijakan Etika Kehidupan Berbangsa' adalah Prof. Dr. Din Syamsuddin, MA dan Prof. Dr. Kaelan, Ms. Narasumber sesi kedua dengan tema 'Kaidah Pelaksanaan Etika Kehidupan Berbangsa' adalah Prof. Dr. Bagir Manan, sH, MH dan Prof. Dr. Sudjito, SH. Narasumber sesi ketiga dengan tema 'Upaya Penegakan Etika Kehidupan Berbangsa' adalah Syarifuddin Suding SH, MH dan Dr. Abdullah Hehamahua, SH, MM.
Sebelumnya, kata Zulkifli, MPR RI pada tahun 2001 telah mengeluarkan Ketetapan MPR No.VI/MPR/2001 tentang Kehidupan Berbangsa. Secara singkat TAP ini mengatur tentang pokok-pokok kehidupan berbangsa,
etika dalam mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, serta menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa.
Adapun uraian Etika Kehidupan Berbangsa yaitu Etika Sosial dan Budaya; Etika Politik dan Pemerintahan; Etika Ekonomi dan Bisnis; Etika Penegakan Hukum yang berkeadilan; Etika Keilmuan dan Etika Lingkungan.
"Semoga penyelenggaraan konferensi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan khazanah keilmuan yang otentik dari MPR bagi penegakan pelaksanaan TAP MPR No.VI/MPR /2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa," ujarnya.
