REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan menyebut ancaman Indonesia saat ini bukan karena timbulnya sebutan anti-Pancasila atau kebinekaan NKRI. Namun, kegagalan sesungguhnya terletak pada gagalnya pengimplementasian nilai luhur Pancasila.

"Dalam UUD kita bersumpah untuk melindungi segenap tumpah darah air tercinta. Tapi, hingga kini, kita masih saksikan banyaknya ketidakadilan di Indonesia," kata Zulkifli saat memberikan sambutan pada seminar Nasional Riset Expo dan Munas Ikapenfi di Universitas Negeri Jakarta, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (23/5).

Dia menegaskan, Reformasi yang sudah dijalani selama hampir 19 tahun telah menghasilkan banyak kemajuan. Namun, tidak sedikit pula hal-hal yang masih perlu menjadi perhatian bersama. Zulkifli menyatakan, demokrasi yang seharusnya melahirkan kedaulatan rakyat, justru masih menimbulkan kesenjangan. Baik pada ranah hukum, ekonomi, pendidikan, maupun lain-lain.

"Masih banyak pekerjaan rumah dari demokrasi kita. Seperti masih maraknya kesejangan, lunturnya nilai kebangsaan, dan ketidakadilan hukum pada seluruh rakyat," kata Zulkifli.

Menurut dia, dalam hal ini, peran pendidikan sangat berpengaruh untuk membangun kembali pilar-pilar kebangsaan dan revolusi mental. Karena masa depan bangsa Indonesia bergantung pada pendidikan dan pemuda pada hari ini.