REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Wakil Ketua MPR RI Mahyudin mengatakan, Indonesia menganut sistem demokrasi. Demokrasi di Indonesia menyatukan agama dan nasional.

Negara-negara lain, ujar dia, ada yang menganut sistem sekuler. Namun ada juga negara agama. "Indonesia bukan negara agama dan bukan negara sekuler, setiap warga negara Indonesia wajib bertuhan, harus memiliki salah satu agama," katanya di Banjarmasin, Jumat, (19/5).

Indonesia, terang Mahyudin, adalah negara berpancasila bukan negara agama dan bukan pula negara sekuler. Ini yang harus diingat. "Namun dengan agama, rakyat Indonesia harus saling hormat menghormati sehingga terbina kerukunan hidup. Adanya fenomena panas saat ini karena agama masuk ke ranah politik dan itu jadi masalah," katanya.

Padahal dia mengatakan, politik tidak boleh membawa-bawa SARA yang hanya menimbulkan perpecahan. Dia mengatakan, perceraian itu halal namun dibenci Allah. Tapi sayangnyam tetap banyak juga yang cerai.

Dalam bernegara, juga persatuan dan kesatuan harus dijaga. Jangan sampai terjadi perpecahan dan perceraian."Bangsa Indonesia ini bangsa yang besar, kalau kita pikirkan yang jelek-jelek saja, bahaya. kita harus pikirkan yang baik-baik soal bangsa ini, demi persatuan NKRI," ujar Mahyudin.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengajak semua pihak untuk berhenti menghasut, adu domba, saling menyakiti di media sosial. "Kalau dapat broadcast 'kompor' jangan di-copy paste sebab sering kali datanya tidak valid dan hanya jadi sarana mengadu domba. Broadcast yang di-copy paste itu broadcast yang mendidik saja, misalnya bagaimana cara menjaga kesehatan, itu bermanfa," ujarnya.

Mahyuddin mengatakan,pPenggunaan media sosial harus dilakukan dengan baik. "Sebarkan hal-hal yang positif dan mendidik, jangan menyebarkan hasutan, adu domba dan hoax.